Nurdin Halid bantah pleno bahas pengganti Setnov ditunda karena praperadilan
Merdeka.com - Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid membantah putusan sidang praperadilan Setya Novanto menjadi alasan untuk menunda rapat pleno membahas pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar.
Rapat pleno Partai Golkar yang membahas Plt Ketua Umum menggantikan Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP itu sedianya digelar hari ini dan ditunda pada Jumat (29/9) besok.
"Tidak, tidak ada hubungannya, rapat jalan terus," kata Nurdin di sela acara Rakornis II Partai Golkar, di menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (28/9).
Partai Golkar menggelar rapat pleno awal pada Senin (25/) lalu dan memutuskan meminta kesediaan Setya Novanto untuk mengundurkan diri dan menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua umum.
Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Kahar Muzakir, mengatakan hasil rapat pleno telah disampaikan kepada Novanto melalui Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.
Nurdin mengaku tidak mengetahui apa reaksi Setya Novanto yang diminta mundur tersebut. Sebab, dia menyebut hanya Idrus Marham yang menyampaikan permintaan mundur.
"Tanya pak Sekjen dong saya belum belum ketemu," katanya.
Dia menerangkan, bahwa penundaan rapat pleno tersebut atas pertimbangan dari Idrus Marham. Nurdin juga mengatakan bahwa Setya Novanto sudah mengetahui agenda rapat yang akan dibahas dalam rapat pleno besok.
"Iya karena yang ditugaskan kan Ketua Harian sama pak Sekjen tapi baru sekjen yang menghadap, Pak Novanto sudah (tau akan diselenggarakan rapat pleno)," jelasnya.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Doli mengatakan Partai Golkar terus melihat bagaimana perkembangan dinamika politik saat ini.
Baca SelengkapnyaPPP merasa terhormat bila Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkunjung ke partainya.
Baca SelengkapnyaAirlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cak Imin berharap kementerian terkait menertibkan aparatnya agar tak terlibat politik praktis di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaCawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, 'setruman-setruman' itu tak hanya diterima oleh Ganjar Pranowo namun ada beberapa media lain yang kena 'setruman' terkait Hak Angket.
Baca SelengkapnyaEmpat terdakwa kasus dugaan korupsi pemanfaatan aset milik pemerintah provinsi NTT di Labuan Bajo divonis bebas.
Baca SelengkapnyaTerlepas dari melanggar aturan, tanda dukungan itu menjadi bukti Prabowo-Gibran dicintai masyarakat.
Baca SelengkapnyaSengketa Pilpres 2024 Diputuskan Besok, Mungkinkah Prabowo Hadir Langsung ke MK?
Baca Selengkapnya