Ngotot dukung Prabowo, benarkah Suryadharma bayar utang?

Merdeka.com - Ketua Umum PPP Suryadharma Ali ibarat dituding menjadi otak di balik kekisruhan di internal partai berlambang Ka'bah itu. Bagaimana tidak, kehadirannya bersama sejumlah elite partai di kampanye besar Partai Gerindra di Stadion Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu membuat pengurus PPP lainnya geram.

Kehadiran Suryadharma dalam kampanye tersebut dianggap pengurus partai lain menyalahi aturan AD/ART partai. Bukannya memberikan klarifikasi terkait kehadirannya dalam kampanye saat itu, Suryadharma Ali malah bersikukuh kalau kehadirannya tidak menyalahi aturan partai.

Alhasil tindakannya mendapat penolakan keras dari 27 DPW PPP di seluruh Indonesia. Kerasnya Surydharma Ali menimbulkan desas-desus jika dirinya mempunyai perjanjian politik secara pribadi dengan Prabowo .

Ada apa di balik ngototnya Suryadharma?

Tetap dukung Prabowo, Suryadharma cuekin kubu Romi

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali sepertinya tidak mengindahkan putusan pencopotan terhadap dirinya. Suryadharma malah bersama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sowan ke kediaman Ketua Majelis Syariah PPP, Maimun Zubair di Kompleks Pondok Pesantren Al Anwar, Desa Karangmangu, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.Kunjungan yang dilakukan pada Minggu (20/4) pagi itu, Suryadharma Ali ditemani para pengurus PPP yang dianggap loyalis kepadanya seperti Djan Faridz, KH Noor Muhammad Iskandar, Haji Lulung Dimyati dan Hasrul. Sementara dari kubu Gerindra yang ikut serta adalah Ahmad Muzani, Fadli Zon dan Sudaryono.

Suryadharma tetap ngotot dukung Prabowo

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menyatakan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) oleh sebagian besar DPW dan pengurus harian DPP PPP untuk pencopotan dirinya dari jabatan sebagai ketua umum tidak sesuai dengan ketentuan aturan partai."Rapimnas tidak bisa menggantikan ketua umum, menggantikan ketua umum harus melalui muktamar luar biasa partai PPP, jadi itu (Rapimnas) tidak berlaku," katanya usai silaturahmi di kediaman Ketua Majelis Syariah PPP, KH Maimun Zubair di Kompleks Pondok Pesantren Al Anwar, Desa Karangmangu, Sarang, Rembang, Jawa Tengah, Minggu (20/4).Dia juga memastikan bahwa koalisi dengan partai Gerindra tidak ada masalah meski di internal partainya masih didera konflik internal yang saat ini masih meruncing."Koalisi tetap berlanjut, kita sudah deklarasikan," ujarnya singkat.

Suryadharma anggap manuver Romi liar

Suryadharma Ali mengatakan PPP tetap mendukung calon presiden (capres) Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Langkah politik tersebut telah sesuai konstitusi PPP dan tidak perlu dievaluasi."Kalau mendukung kan sudah, tapi formalitasnya lewat mekanisme yang diatur partai. Selama saya tidak mencabut masih ada," terang dia di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Senin (21/4).Selain itu, menurutnya hasil Rapimnas yang dilakukan Wakil ketua umum PPP, Emron Pangkapi dan Sekjen PPP, Romahurmuziy tidak sah. Rapimnas tersebut menganulir keputusan koalisi PPP-Gerindra dan pemberhentian sementara SDA sebagai ketua umum."Rapimnas itu liar. Katanya mau mengadakan Mukernas tanggal 23 April itu juga liar. Harusnya ketua umum yang buat, bukan Sekjen yang telah dirotasi," kata dia.

Dukung Prabowo, Suryadharma gelar rapat pleno

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali merencanakan rapat pleno terkait kisruh DPP PPP. Sekretaris Jenderal DPP PPP, Romahurmuziy (Romi) yang telah digeser menjadi salah satu ketua DPP PPP rencananya akan turut diundang.Rapat ini bertujuan menyampaikan pandangan politik soal koalisi PPP dan Partai Gerindra serta dukungan untuk pencapresan Prabowo."Saya akan segera buat rapat pleno yang melibatkan seluruh pengurus DPP PPP. Itu untuk bahas pertanggungjawaban ketua umum atas tindakan politiknya, dia (Romi) sebagai ketua diundang," kata dia di kantor MUI, Senin (21/4).Dia menilai setiap langkah politik PPP harus sepengetahuan dirinya. Hak itu melekat pada SDA sebagai ketua umum."Di DPP PPP banyak ketua dan wakil ketua, masing-masing adakan Rapimnas sendiri-sendiri, tidak bisa. Dalam hal ini undangannya harus saya yang menandatangani," tegas dia.