Merdeka.com - Partai NasDem menutup pintu untuk amandemen UUD 1945. Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI Saan Mustopa menyatakan, sikap partai Nasdem sampai hari ini tidak menginginkan adanya amandemen UUD 1945.

Saan mengatakan, NasDem tidak ingin amandemen meski itu terbatas untuk pokok haluan negara atau GBHN.

"Kalau NasDem dari awal kita tidak setuju terkait amandemen UUD kita tetep ingin undang-undang yang sudah di amandemen berkali-kali tetep kita pertahankan. Apapun itu soal terkait GBHN dan sebagainya. Jadi NasDem sampai hari ini tetap konsisten tidak ingin amandemen UUD," ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/6).

Saan menuturkan, NasDem tidak menyetujui masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Ia mengatakan, masa jabatan presiden dua periode merupakan amanat reformasi yang perlu dijaga.

"Terkait masa jabatan presiden tiga periode juga sama bahwa kita tidak menyetujui masa jabatan tiga periode dan kita tetep masa jabatan presiden dua periode. Ini menjadi amanat reformasi yang harus kita jaga kita pertahankan," katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini juga bilang, Indonesia sudah punya pengalaman masa jabatan presiden lebih dua kali. Hasilnya, lebih banyak hal yang negatif.

"Kita juga sudah punya pengalaman terkait masa jabatan presiden lebih dari dua kali itu potensi terkait dengan hal-hal yang negatif banyak sekali. Jadi kita tetap ingin masa jabatan presiden tetap dua periode saja," kata Saan.