NasDem sebut menteri Jokowi belum maksimal karena anggaran baru cair
Merdeka.com - Dua lembaga publik Pol-Tracking Institute dan kedaiKOPI mengeluarkan hasil survei dan poling tentang kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. Hasilnya, kedua lembaga itu menyebutkan jika publik ingin Jokowi lakukan reshuffle kabinet kepada menteri yang dinilai tidak optimal menjalankan program pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johny G. Plate mengatakan, jika perombakan kabinet adalah hak preorgatif presiden. Memaksa presiden untuk melakukan reshuffle, menurutnya, belum tepat untuk saat ini.
"Reshuffle kabinet itu hak preogratif presiden. Saya rasa memaksa presiden melakukan reshuffle itu tidak tepat saat ini," kata Jhony di kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (22/4).
Jhonny menilai, kinerja menteri Jokowi belum bisa dinilai optimal atau tidak sejauh ini. Sebab, program kerja belum berjalan maksimal karena anggaran baru saja disahkan.
"Dari sisi kinerja ekonomi APBN baru disahkan sebulan yang lalu menjadi UU. Pencairan dana belum ada. Dari sisi kabinet adalah nomenklatur baru dan pembiayaan baru. Jadi kabinet dari segi ekonomi belum ada secara memadai dari pembiayaan infrastruktur dari APBN ke daerah atau proyek-proyek. Yang ada hanya biaya rutin," ujar dia.
Sementara itu, Politikus Partai Golkar M Misbakhun menyatakan bahwa memang soal reshuffle kabinet adalah kewenangan penuh dari Presiden Jokowi. Namun dia mengingatkan, jika perombakan kabinet pasti bakal ada risiko politik yang harus dihadapi nantinya.
"Saya kira kalau kita bicara reshuffle kabinet, itu sebenarnya wewenang penuh presiden. Kalau itu terjadi, Presiden Jokowi juga harus memperhatikan risiko politiknya. Dia harus ambil risiko yang paling minim sebab puncak risiko itu ada pada dia, karena dia yang pilih menteri dan rakyat percaya kepadanya," ujar Misbakhun.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia banyak dikontribusikan oleh belanja konsumsi masyarakat hingga masuknya investasi.
Baca SelengkapnyaProyeksi ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2022 yang mencapai 5,31 persen (yoy).
Baca SelengkapnyaMayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi mengatakan kondisi ini disebabkan ketidakpastiaan ekonomo dan konflik geopolitik yang tak kunjung usai.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca SelengkapnyaJokowi juga mengapresiasi pencapaian PNM yang mencapai telah mencapai target pada 2023 lalu.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaPadahal ekonom memprediksi angka PDB Jepang kali ini jauh di bawah perkiraan median pertumbuhan sebesar 1,4 persen.
Baca Selengkapnya