NasDem sebut Jokowi-KIH belum ada pembahasan soal reshuffle jilid II
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah melakukan reshuffle kabinet pada 12 Agustus lalu. Dari hasil bongkar pasang kabinet, Jokowi memutuskan mengganti lima menteri dan Sekretaris Kabinet.
Lantas, masih banyak pihak yang belum merasa puas dengan reshuffle tersebut. Mereka pun berharap Jokowi kembali melakukan perombakan kabinet jilid II dalam waktu dekat.
Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR, Johnny G Plate mengaku belum ada pembahasan secara serius antara Koalisi Indonesia Hebat dengan Presiden Joko Widodo terkait reshuffle kabinet jilid II.
"Belum ada rencana reshuffle jilid II," kata Johnny sambil tertawa kepada merdeka.com, Jumat (21/8).
Menurutnya, Kabinet Kerja baru saja diisi oleh lima menteri baru dan Sekretaris Kabinet yang baru. Karenanya, dia menilai perlu diberikan waktu bagi para menteri baru untuk melakukan koordinasi dengan para menteri yang lama.
"Jilid I baru mulai bekerja. Kita berharap kabinet baru bisa bekerja dengan baik dan dapat tingkatkan kinerja sesuai harapan Presiden," tukasnya.
Sebelumnya, politikus PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, reshuffle Kabinet Kerja akan kembali dilakukan oleh Presiden Jokowi pada Oktober mendatang. Sebab, menurutnya, prakondisi menjelang reshuffle jilid II sedang direncanakan untuk menteri yang bakal dicopot.
"Jilid kedua Oktober lah atau akhir tahun, apa itu kementeriannya ya nantilah. Ada sejumlah prakondisi reshuffle dilakukan, kinerja tidak moncer, koordinasi tidak solid," kata Hendrawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/8).
Anggota Komisi DPR XI ini juga mengatakan, publik sudah mengetahui mengenai menteri yang tidak bekerja secara maksimal. Selain itu, para menteri dalam Kabinet Kerja juga sudah tidak solid. "Kinerja tidak maksimal, ekspektasi tidak solid ternyata masih, ekspektasi publik, siapa-siapa menteri yang kurang pas. Waktu diumumkan kita tahu yang kurang, itu menjadi pengetahuan publik," kata dia.
Sementara anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Budiman Sudjatmiko menyatakan ada kemungkinan reshuffle kabinet kerja jilid II. Sebab setelah Menko diganti, sepertinya diperlukan pergantian menteri juga untuk mendukung kinerja. "Meski begitu logikanya, konsekuensi logis, bukan cuma ganti sopir koordinator tapi juga navigator. Ibarat yang lain navigator Menko itu sopirnya," kata Budiman di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8).
Namun jikapun ada reshuffle, Budiman berharap ditunggu dulu proses perkembangan hasil reshuffle jilid I. "Ada beberapa catatan, tapi menurut saya indikatornya gini, kalau ada reshuffle beri kesempatan setahun dulu yah," tuturnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Reshuffle Kabinet: Jokowi Lantik Hadi Tjahjanto jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR Hari Ini
Presiden Jokowi akan melantik Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaMensesneg Pratikno Bantah Kabar Ada Menteri Mundur dari Kabinet
Pratikno membantah Jokowi akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.
Baca SelengkapnyaJokowi soal Kemungkinan Reshuffle Lagi: Kalau Diharuskan, Kenapa Tidak?
Jokowi mengatakan, bila ada kebutuhan perubahan kabinet, dirinya akan melakukan reshuffle.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Jawab Isu Menterinya Mundur dari Kabinet: Namanya Bulan Politik
Menurut Jokowi kabar bohong tersebut bersinggungan dengan tahun politik 2024.
Baca Selengkapnya4 Menteri Kabinet Jokowi Siap Hadir di Sidang Mahkamah Konstitusi Hari Ini
Pada persidangan ini, kubu pemohon, termohon maupun terkait tidak diperkenankan bertanya, Pertanyaan hanya diberikan para hakim MK.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Jawab Isu Suasana Kabinet Canggung Akibat Beda Politik
Kabar tersebut diungkap Mahfud MD yang menyebut ada kehangatanyang hilang dalam Kabinet Indonesia Maju
Baca SelengkapnyaKata Cak Imin soal Jokowi Naikkan Tukin Pegawai Bawaslu Jelang Pemilu 2024
Cak Imin mengatakan, cara kerja sesuai selera tak bisa dilanjutkan lagi.
Baca SelengkapnyaPratikno Angkat Bicara Soal Isu Dititipkan Jokowi di Kabinet Mendatang
Pratikno mencontohkan, berkontribusi tidak harus selalu dari jalur eksekutif.
Baca Selengkapnya