Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

NasDem persoalkan Tatib dibuat oleh anggota DPR yang lama

NasDem persoalkan Tatib dibuat oleh anggota DPR yang lama Patrice Rio Capella. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Pengajuan paket pimpinan masih menjadi perdebatan antara dua kubu yang saling berlawanan. PDIP, Hanura, PKB dan NasDem menginginkan paket pimpinan parlemen diserahkan besok. Sedangkan Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat menginginkan paker pimpinan parlemen diajukan malam ini.

Partai NasDem menyatakan keinginan pihaknya untuk mengajukan paket pimpinan besok karena ingin lebih dahulu mengkaji aturan pemilihan ketua DPR yang memakai sistem paket, meski sudah mendapat penguatan melalui putusan MK terhadap UU MD3.

"Soalnya tata tertib itu kan dibuat oleh DPR yang lalu. MK itu hanya memutuskan pemilihan pimpinan DPR, dari dan oleh anggota. Bagaimananya kan tidak diatur," ucap Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).

Alasannya, lanjut Rio, tata tertib pemilihan pimpinan parlemen dibuat oleh anggota DPR terdahulu di mana anggota Partai NasDem belum terlibat dalam pembahasannya. Rio menilai, aturan tersebut tidak bisa secara langsung efektif berlaku untuk anggota DPR yang sekarang.

"Itu akan kita pelajari," imbuh Rio.

Menurut Rio, sistem tersebut dapat merugikan partai pemenang pemilu. Selain itu, akan terjadi kompetisi yang tidak sehat bila sistem paket tidak dengan disusun secara baik.

Rio menambahkan, komunikasi politik terus dilakukan untuk mencari alternatif terbaik dalam pemilihan pimpinan parlemen.

"Komunikasi jalan. Kita masih ada waktu sampai besok. Sampai nanti malam lah. Nanti kita cari jalan yang terbaik bagi paket ini. Perlu dibangun berdasarkan azas musyawarah dan mufakat. Biar semua sama-sama enak," tutur Rio.

(mdk/ren)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
NasDem Ungkap Isi Surat Pengunduran Diri Ratu Wulla Usai Raih Suara Terbanyak di Dapil NTT

NasDem Ungkap Isi Surat Pengunduran Diri Ratu Wulla Usai Raih Suara Terbanyak di Dapil NTT

NasDem telah membuat surat pengantar kepada KPU yang telah dikirimkan bersama surat pengunduran diri Ratu Wulla sebagai calon anggota DPR RI dapil NTT.

Baca Selengkapnya
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

Baca Selengkapnya
Tak Interupsi Saat Paripurna DPR, NasDem Tegaskan Konkret Siapkan Laporan Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu

Tak Interupsi Saat Paripurna DPR, NasDem Tegaskan Konkret Siapkan Laporan Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu

NasDem sedang mengumpulkan tanda tangan seluruh anggota fraksi untuk menggulirkan hak angket.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Hasto Tegaskan Ada Menteri dari PDIP Siap Angkat Koper Keluar Kabinet Jokowi

Hasto Tegaskan Ada Menteri dari PDIP Siap Angkat Koper Keluar Kabinet Jokowi

Stabilitas pemerintahan menjadi pertimbangan utama, yang membuat keputusan itu tidak diambil.

Baca Selengkapnya
Pelaku Jastip Protes soal Aturan Pembatasan Bawaan Barang dari Luar Negeri, Mendag Jawab Begini

Pelaku Jastip Protes soal Aturan Pembatasan Bawaan Barang dari Luar Negeri, Mendag Jawab Begini

Mendag Zulhas menyampaikan, pihaknya akan berkirim surat terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi aturan tersebut.

Baca Selengkapnya
NasDem soal Hak Angket: Kita Sedang Siapkan Tanda Tangan

NasDem soal Hak Angket: Kita Sedang Siapkan Tanda Tangan

Partai NasDem tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP: Pemberian Pangkat Jenderal Bertentangan dengan Fakta Demokrasi

Sekjen PDIP: Pemberian Pangkat Jenderal Bertentangan dengan Fakta Demokrasi

Hasto mengingatkan masa reformasi atau saat Prabowo diberhentikan sebagai TNI.

Baca Selengkapnya
Aturan Disahkan Jokowi, Gaji Pokok TNI/Polri Resmi Naik Mulai Bulan Ini

Aturan Disahkan Jokowi, Gaji Pokok TNI/Polri Resmi Naik Mulai Bulan Ini

Penyesuaian gaji pokok bagi anggota TNI tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas PP Nomor 28 tahun 2001.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.

Baca Selengkapnya