NasDem persoalkan Tatib dibuat oleh anggota DPR yang lama
Merdeka.com - Pengajuan paket pimpinan masih menjadi perdebatan antara dua kubu yang saling berlawanan. PDIP, Hanura, PKB dan NasDem menginginkan paket pimpinan parlemen diserahkan besok. Sedangkan Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat menginginkan paker pimpinan parlemen diajukan malam ini.
Partai NasDem menyatakan keinginan pihaknya untuk mengajukan paket pimpinan besok karena ingin lebih dahulu mengkaji aturan pemilihan ketua DPR yang memakai sistem paket, meski sudah mendapat penguatan melalui putusan MK terhadap UU MD3.
"Soalnya tata tertib itu kan dibuat oleh DPR yang lalu. MK itu hanya memutuskan pemilihan pimpinan DPR, dari dan oleh anggota. Bagaimananya kan tidak diatur," ucap Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).
Alasannya, lanjut Rio, tata tertib pemilihan pimpinan parlemen dibuat oleh anggota DPR terdahulu di mana anggota Partai NasDem belum terlibat dalam pembahasannya. Rio menilai, aturan tersebut tidak bisa secara langsung efektif berlaku untuk anggota DPR yang sekarang.
"Itu akan kita pelajari," imbuh Rio.
Menurut Rio, sistem tersebut dapat merugikan partai pemenang pemilu. Selain itu, akan terjadi kompetisi yang tidak sehat bila sistem paket tidak dengan disusun secara baik.
Rio menambahkan, komunikasi politik terus dilakukan untuk mencari alternatif terbaik dalam pemilihan pimpinan parlemen.
"Komunikasi jalan. Kita masih ada waktu sampai besok. Sampai nanti malam lah. Nanti kita cari jalan yang terbaik bagi paket ini. Perlu dibangun berdasarkan azas musyawarah dan mufakat. Biar semua sama-sama enak," tutur Rio.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca SelengkapnyaNasDem telah membuat surat pengantar kepada KPU yang telah dikirimkan bersama surat pengunduran diri Ratu Wulla sebagai calon anggota DPR RI dapil NTT.
Baca SelengkapnyaSurpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Surya Paloh juga mengucapkan selamat kepada Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang meraih surat terbanyak pada Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaStabilitas pemerintahan menjadi pertimbangan utama, yang membuat keputusan itu tidak diambil.
Baca SelengkapnyaAliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaMendag Zulhas menyampaikan, pihaknya akan berkirim surat terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi aturan tersebut.
Baca SelengkapnyaPartai NasDem tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.
Baca Selengkapnya