Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa menilai pelaksanaan pilkada langsung harus di evaluasi. Namun, menurutnya, evaluasi tidak harus membuat pilkada dikembalikan ke ranah DPRD.

"Tetapi kalau evaluasi itu mengembalikan pilkada langsung ke DPRD. selain setback, Pilkada oleh DPRD ini kan sudah berjalan berkali-kali, belasan kali di zaman Orde Baru, Kepala Daerah, Bupati, Wali kota, Gubernur itu dipilih oleh DPR," kata Saan pada wartawan, Rabu (20/11).

Pilkada Lewat DPRD Kemunduran

Saan mengatakan pilkada langsung adalah evaluasi dari pilkada melalui DPRD. Maka dari itu, dia ingin pelaksanaan pilkada tidak berjalan mundur.

"Jadi, sekali lagi bahwa pilkada langsung itu adalah koreksi dan jawaban atas pilkada lewat DPRD yang selama orde baru itu di jalankan, itu satu," ungkapnya.

Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat ini mengatakan hal-hal yang harus dikoreksi terkait pilkada langsung seperti biaya politik yang mahal dan maraknya tindak pidana korupsi.

"Selama ini pidana terkait dengan pilkada yang dilakukan oleh calon termasuk soal money politik, itu ketika tetapkan sudah menjadi calon," ucapnya.