NasDem duga ada skenario penundaan pilkada serentak lewat temuan BPK
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar rapat pimpinan bersama BPK terkait temuan kerugian negara sebesar Rp 34 M dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. Fraksi NasDem menduga, temuan BPK ini sengaja dikembangkan untuk menunda penyelenggaraan Pilkada serentak Desember nanti.
Sekretaris Fraksi NasDem di DPR Syarief Abdullah Alkadrie menduga ada skenario agar terkesan pelaksanaan Pilkada serentak tidak siap, melalui proses di DPR.
"(Senin 13/7) siang ini akan diadakan Rapat Pimpinan DPR, Fraksi, dan BPK tentang hasil audit terhadap KPU. Saya duga ada skenario agar pilkada serentak tidak siap," kata Syarief saat dikutip dari Antara, Senin (13/7).
Syarief mengatakan rapat tersebut tidak mendesak karena hasil audit BPK terhadap KPU memiliki tenggat waktu yang telah ditentukan. Menurut dia, hasil rapat Komisi II DPR dengan KPU sudah sepakat bahwa terkait audit BPK itu dibawa ke ranah hukum untuk ditindaklanjuti.
"Kalau soal temuan BPK ada tenggat waktu klarifikasi dan apabila ada penyalahgunaan maka dibawa pada mekanisme hukum," ujarnya.
Anggota Komisi II DPR itu merasa heran dengan Pimpinan DPR sangat bersemangat melaksanakan rapat di saat masa reses dan menjelang Idul Fitri. Dia mempertanyakan urgensi rapat tersebut yang membahas masalah KPU padahal masih banyak persoalan yang perlu menjadi perhatian Pimpinan DPR.
"Banyak hal krusial yang mendesak dilakukan bukan tentang KPU saja. Ini kan seolah-olah KPU diberi beban, lalu mengapa hanya KPU yang menjadi atensi Pimpinan DPR," katanya.
Syarief menduga, rapat tersebut dilaksanakan saat reses dan menjelang Idul Fitri agar tidak dihadiri pihak-pihak lain, dengan tujuan tertentu seperti penundaan Pilkada karena KPU dinilai tidak siap. Dia meyakini, KPU dan daerah sudah siap melaksanakan pilkada, namun apabila dibatalkan maka dikhawatirkan terjadi penolakan atau resistensi di daerah.
"Ini ada skenario agar Pilkada tidak siap padahal di daerah sudah siap dan apabila ditunda maka akan terjadi resistensi di daerah," katanya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024
Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.
Baca SelengkapnyaPembelaan KPU Tepis Kabar Proses Penghitungan Suara Nasional dan Luar Negeri Hasil Setingan
Diketahui, KPU RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional
Baca SelengkapnyaPakar Nilai Sanksi DKPP kepada Ketua KPU Tak Pengaruhi Pencalonan Gibran
Menurutnya, paslon 02 itu juga harus diakui memiliki dua titik noda soal etik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPU Targetkan Rekapitulasi Suara Luar Negeri Selesai Besok
Proses rekapitulasi hasil perolehan suara dari luar negeri telah mencapai 90 persen hingga Minggu sore.
Baca SelengkapnyaKomisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara
Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Baca SelengkapnyaPengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru Diundur, Ternyata Ini Penyebabnya
BKN mengimbau bagi instansi yang sudah mendapatkan hasil pengolahan nilai agar segera mengumumkan kelulusan peserta seleksi PPPK.
Baca SelengkapnyaKPU Serahkan ke Bawaslu Jika Ada Temuan Kecurangan Pemilu
Banyaknya pihak yang mengawasi setiap proses pemungutan dan perhitungan suara.
Baca SelengkapnyaAlur Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia, Ketahui Jenis-Jenisnya
Berikut alur penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia beserta jenis-jenisnya.
Baca SelengkapnyaPemilu 2024 Dinilai Berjalan Kondusif, Tak Sepanas 2019
Meskipun, sempat ada aksi massa beberapa hari di depan Gedung KPU
Baca Selengkapnya