Muhammadiyah serukan pilih pemimpin berakhlak mulia & peduli Islam

Merdeka.com - Muhammadiyah sampaikan pernyataan sikap jelang Pilkada serentak pada 15 Februari 2017. Ada 7 sikap Muhammadiyah kepada masyarakat agar memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan rakyat.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, imbauan ini bukan sikap memihak kepada calon tertentu. Haedar mengimbau, untuk memilih dengan lebih menekankan prinsip salah satunya soal berakhlak mulia dan jujur yang terdapat pada poin nomor 6 di pernyataan sikap Muhammadiyah.

"Jadi bukan tidak memihak, namun ada prinsip yang dipegang, dalam prinsip nomor 6," ungkapnya Senin, (13/02) di kantor Muhammadiyah.

Haedar menyampaikan, pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo hari ini, salah satunya membahas tentang status terdakwa yang disandang Ahok. Ahok didakwa dengan dua pasal secara alternatif.

Di mana pasal utama memiliki ancaman hukuman empat tahun, dan pasal alternatifnya mempunyai ancaman lima tahun.

"Tadi sempat kita membicarakan tentang isu yang berkembang soal tafsir gubernur pertahanan yang menjadi terdakwa, baik DKI maupun Gorontalo. Presiden tetap dalam posisi netral tidak berpihak," paparnya.

Disebutkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 D, kepala daerah yang didakwa dengan ancaman hukuman lima tahun harus diberhentikan sementara. Yang menjadi permasalahan adalah pasal alternatif dari Ahok yang memiliki ancaman hukuman empat tahun.

"Presiden sudah memerintahkan Mendagri untuk minta fatwa Mahkamah Agung, maka fatwa itulah yang harus dijalankan pemerintah," pungkasnya.

Berikut 7 pernyataan Muhammadiyah untuk menghadapi Pilkada serentak 2017 yang akan digelar 15 Februari nanti:

1. Menjadikan Pilkada sebagai proses mekanisme politik yang demokratis dan bermartabat dalam memilih pemimpin daerah yang terbaik serta menjaga jadi suri tauladan bagi bangsa.

2. Bagi yang memiliki hak pilih untuk menggunakan haknya secara bertanggungjawab, dengan pertimbangan, sikap kritis, objektif, rasional, menjaga ketertiban, menghormati perbedaan pilihan, persatuan, menjauhi politik transaksional, kampanye hitam, dan perbuatan tidak bermoral.

3. Penyelenggara Pilkada untuk menjamin proses dan kontestasi demokrasi tersebut benar-benar berkualitas dengan menjunjung tinggi objektifitas, profesionalitas, memegang teguh amanah, menegakkan aturan dengan konsisten, jujur, adil, transparan, akuntabel, serta tidak memihak kepada salah satu kandidat dalam seluruh tahapan pendataan pemilih, pemungutan suara, dan penghitungan.

4. Menyerukan pada seluruh pasangan calon dan pendukungnya untuk bersikap jujur, bijaksana, ksatria, berjiwa besar, dan menerima hasil Pilkada. Semua Paslon untuk menghindari tindak kekerasan, praktik politik uang, kecurangan, dan penyalahgunaan fasilitas negara.

5. Meminta aparatur keamanan untuk melindungi, menjamin keamanan, menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan menjaga netralitas negara.

6. Menghimbau warga Persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dengan memilih kandidat yang berakhlak mulia, amanah, jujur, bersih, kompeten, dekat dengan rakyat, dan peduli terhadap dakwah serta perjuangan umat Islam.

7. Mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersamaan dan kerukunan, bahwa perbedaan politik tidak menjadi faktor keretakan dan desintegrasi sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.