Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

MPR-DPD sepakat bentuk panitia ad hoc GBHN dan TAP MPR

MPR-DPD sepakat bentuk panitia ad hoc GBHN dan TAP MPR Rapat gabungan MPR. ©Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar rapat gabungan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam rapat tersebut mereka menyepakati untuk membentuk dua panitia ad hoc untuk membahas Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan panitia ad hoc tentang Ketetapan MPR.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua MPR ini menyepakati Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah sebagai ketua panitia ad hoc I untuk GBHN. Sedangkan untuk panitia ad hoc, rekomendasi dan tata tertib dipimpin oleh Ketua Fraksi Golkar MPR Rambe Kamarul Zaman. Selain itu, ada juga panitia ad hoc ketiga yang akan mengurus penyempurnaan tata tertib.

"Jadi kita hari ini merumuskan panitia ad hoc I yaitu tentang haluan negara yang nanti dipimpin Pak Ahmad Basarah dengan anggotanya ada 5 fraksi ditambah kelompok DPD. Akan segera disusun. Satu lagi ad hoc II tentang Tap MPR, rekomendasi, dan tata tertib yang akan dipimpin Rambe," kata Zulkifli usai rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/7).

Pria yang akrab di sapa Bang Zul ini menjelaskan, bahwa setelah disusun oleh panitia ad hoc hasilnya akan dibawa dalam sidang tahunan MPR 16 Agustus mendatang. Serta akan diumumkan di depan Presiden Joko Widodo.

"Itu semua akan dibawa ke paripurna tanggal 16 untuk disahkan dan diumumkan dan ditetapkan. Baru lah panitia ad hoc bisa berjalan," ungkapnya.

Zul tidak bisa memastikan apakah dengan pembentukan panitia ini Undang-undang Dasar 1945 akan segera di amandemen. Kata dia semua itu tergantung pada kesepakatan para partai politik.

"Apakah nanti terjadi perubahan amandemen atau tidak, tentu nanti putusan politik selanjutnya. Kalau presiden setuju, pimpinan partai setuju, bisa. Kalau tidak, tapi sudah ada bahan yang bisa diserahkan ke MPR yang akan datang," ucapnya.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.

Baca Selengkapnya
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Puan Maharani: Pemenang Pileg yang Harusnya Berhak jadi Ketua DPR

Puan Maharani: Pemenang Pileg yang Harusnya Berhak jadi Ketua DPR

Saat disinggung soal kabar akan ada Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), Puan mengaku belum mendengar.

Baca Selengkapnya
Deretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024

Deretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024

Hal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Meutya Hafid Bela Prabowo: Menteri Pertahanan yang Pernah Lakukan Rapat Setengah Terbuka

Meutya Hafid Bela Prabowo: Menteri Pertahanan yang Pernah Lakukan Rapat Setengah Terbuka

Biasanya rapat Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan memang bersifat tertutup karena menyangkut rahasia dan keamanan negara.

Baca Selengkapnya
Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR

Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR

Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.

Baca Selengkapnya