Mesra PDIP dan Gerindra di Pilkada Depok

Merdeka.com - Suasana Warung Betawi Ngumpul di kawasan Tanah Baru, Beji, Kota Depok malam itu ramai oleh politikus dari dua partai. Obrolan hangat dan canda tawa mewarnai diskusi untuk mengambil sebuah keputusan penting. Hasilnya, Gerindra dan PDI Perjuangan sepakat berkoalisi di Pilkada Depok 2020. Tujuannya, menggusur PKS yang sudah 15 tahun berkuasa.

Dalam pertemuan yang digelar hampir sebulan lalu, tepatnya Jumat (24/1), Ketua DPC Gerindra Kota Depok Pradi Supriatna dan Ketua DPC PDIP Kota Depok Hendrik Tangke Allo menjadi tokoh penting. Jajaran petinggi partai serta beberapa kader pun turut hadir dalam acara tertutup itu.

Pembentukan koalisi besar disepakati menjadi tujuan pertemuan itu, nama yang dipilih adalah 'Depok Bangkit'. Sebanyak mungkin partai akan diajak bergabung.

"Tapi dalam perjalanan tercerai juga, tinggal Gerindra dan PDIP. Yang jelas kita sudah mengajak (partai lain) berkomunikasi, membuat sebuah perahu besar, tapi dalam perjalanannya tinggal tersisa Gerindra dan PDIP. Makanya dengan dengan keseriusan itu, kita membuat MoU untuk berkoalisi," kata Sekretaris DPC Gerindra Depok Hamzah kepada merdeka.com, Selasa (18/2) lalu.

Mesranya Gerindra dan PDIP di Pilkada Depok menjadi era baru hubungan kedua partai ini pascapemilu 2019. Lima tahun lalu, Gerindra menjadi pentolan oposisi, rival PDIP yang menjadi partai penguasa. Setelah Prabowo Subianto, sang ketua umum dipilih Presiden Jokowi menjadi menteri pertahanan di Kabinet Indonesia Maju, Gerindra kini menjadi bagian dari partai pendukung pemerintah.

Efeknya pun menjalar ke daerah. Pilkada serentak 2020 yang akan digelar September mendatang menjadi momentum kedua partai untuk saling mendukung dalam merebut jabatan kepala daerah. Seperti yang terjadi di Kota Depok, salah satu dari 270 wilayah yang akan menggelar pilkada.

"Koalisi Gerindra dan PDIP ini sudah ada restu dari DPP," ungkap Hamzah.

Bahkan, lanjut dia, kesepakatan berkoalisi itu juga sudah disepakati di tingkat Dewan Pengurus Daerah (DPD) Jawa Barat. Dari delapan wilayah termasuk Depok, Gerindra dan PDIP akan bersama mengusung pasangan calon.

"Karena ketua DPD pun sudah ada kesepakatan di Jawa Barat untuk berkoalisi," tukas Hamzah. Dia menambahkan, kesepakatan itu juga berlaku tidak hanya untuk Pilkada Depok.

Selain Depok, wilayah lain yang menggelar pilkada di Jawa Barat tahun 2020 ini adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran.

Dihubungi terpisah, Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono mengatakan, kesepakatan berkoalisi dengan Gerindra memang ada. Namun hingga kini baru di Pilkada Depok yang sudah pasti. "Untuk yang berpasangan calon bupati dan wakil bupati baru di Depok. Untuk yang lainnya masih dalam komunikasi politik," ujarnya melalui pesan singkat kepada merdeka.com, Senin (17/2) lalu.

Ono menambahkan, koalisi di pilkada disesuaikan dengan kebutuhan dan peta politik masing-masing wilayah. "Sehingga saat kita berkoalisi dengan Gerindra di Depok, maka untuk daerah lain bisa berkoalisi dengan Golkar atau partai lain," jelasnya.

PDIP Mengalah

Era baru hubungan Gerindra dan PDIP diakui oleh Sekretaris DPC PDIP Depok Ikravany Hilman. Dia mengungkapkan, komunikasi kedua partai, khususnya terkait koalisi pilkada sangat intens. Meski sama-sama memiliki 10 kursi di DPRD dan bisa mencalonkan sendiri pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, PDIP mengalah untuk mengusung calon wakil wali kota.

Sosok Pradi Supriatna, wakil wali kota petahana yang diusung Gerindra sebagai kandidat wali kota dinilai Ikravany berpeluang menang. Dan sejak awal pembahasan koalisi, Gerindra sudah menegaskan posisinya untuk mengusung Pradi sebagai calon wali kota.

"Pak Pradi ini orang yang sangat terbuka, dia juga humble, merakyat. Cuma sayang sekali selama empat tahun ini, enggak terlalu banyak diberi peran dalam pemerintahan. Sebetulnya sangat sayang dengan potensi yang dia miliki, baik secara intelektual, karakter, jaringan, itu enggak dimaksimalkan. Makanya beliau sendiri sudah enggak mau dicalonkan untuk jadi wakil dan kami dukung," tutur Ikravany ketika dihubungi merdeka.com, Selasa (18/2).

Selain itu, kata Ikravany, Pradi juga menegaskan hanya mau dicalonkan dengan kandidat dari PDIP. Hal itulah yang kemudian dibahas dan diputuskan oleh DPC PDIP dengan menyerahkan nama bakal calon wakil wali kota Afifah Alia ke DPD Jabar dan telah diteruskan ke DPP PDIP untuk mendapatkan rekomendasi.

Di internal PDIP Depok, Afifah mendaftar melalui penjaringan di DPD Jabar. Selain Afifah, ada nama Yenny Sucipto yang mendaftar melalui jalur DPP. Afifah merupakan Ketua Pengurus Cabang Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Kota Depok. Bamusi adalah organisasi keagamaan di bawah PDIP.

"Karena jadwal di DPC sudah ditutup. Hasil penjaringan di DPD dan DPC kemudian diplenokan. Dan sesuai rapat pleno DPC sepakat mengusulkan Afifah," kata Ikravany, Selasa (18/2).

"Pak Pradi komitmen maunya (calon wakil) dari PDIP. Dari DPC PDIP Depok kami sudah plenokan, akan didorong oleh DPC itu adalah ibu Afifah Alia. sudah kami laporkan pleno ke DPD, dan DPD sudah memanggil Ibu Afifah, sudah ok, kemudian dilaporkan ke DPP Partai," ujarnya.

Ikravany menambahkan, saat ini, rekomendasi pasangan calon Pradi Supriatna dengan Afifah Alia tinggal menunggu pengesahan dan akan diumumkan DPP masing-masing partai.

"DPD sudah sepakat. Hasil pleno kami bentuknya laporan hasil penjaringan. SK dikeluarkan oleh DPP. Tidak ada calon selain ini (Pradi-Afifah), kita serahkan ke DPP," ujarnya.

Sementara Sekretaris DPC Gerindra Depok Hamzah mengatakan, pengumuman rekomendasi calon pasangan yang diusung akan disampaikan DPP Gerindra pada bulan Maret mendatang.

"Prinsipnya kita berkoalisi dengan PDIP," tegasnya.