Menteri ribut terus, Fadli Zon ingin ajari Jokowi urus bawahan

Merdeka.com - Perang mulut terbuka antar sesama menteri Kabinet Kerja ternyata membuat presiden resah. Juru Bicara Presiden Johan Budi mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak senang dengan beberapa menteri saling 'menyerang' di hadapan publik.

"Tentu Presiden tidak happy situasi yang seperti ini. Dan kembali beliau menegaskan untuk menghentikan situasi ini," kata Johan Budi di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Johan mengungkapkan, Presiden hanya membolehkan perdebatan para menteri terjadi di rapat terbatas atau rapat kabinet saja.

"Dan ini sudah pernah disampaikan oleh Presiden yang dengan bahasa jangan gaduh di luar," kata Johan Budi menjawab pertanyaan wartawan.

Ketidakakuran menteri Jokowi ini bahkan sampai membuat DPR angkat suara. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai Presiden Jokowi tak mampu mengendalikan jajaran menteri di bawahnya.

Hal ini terlihat dari semakin panjangnya kegaduhan antara Menteri ESDM Sudirman Said dengan Menko Kemaritiman Rizal Ramli terkait pembangunan Blok Masela.

"Tidak ada koordinasi konsolidasi mereka beda pandangan dan Presiden mendiamkan ini," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Mengenai kegaduhan pembangunan Blok Masela, Fadli berharap Presiden Jokowi segera memanggil kedua menteri tersebut. Tujuannya agar fungsi dan tugasnya masing-masing tidak saling serobot.

"Presiden manggil keduanya mengarahkan maunya ke mana soal Blok Masela ini. Tapi kalau itu terjadi Presiden lebih sensitif, panggil lah menteri menterinya itu. Begini, saya maunya begini. Itu kan basic banget itu masa harus diajarin," katanya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menuding ada pihak yang berniat membohongi rakyat dengan tujuan untuk mengganti investor. Kendati Sudirman tak mau menyebutkan nama pihak yang dimaksudnya, namun dia memberikan petunjuk pihak tersebut adalah koleganya di pemerintahan yang tercatat juga beberapa kali terlibat polemik dengan Sudirman, mulai dari soal proyek listrik 35.000 MW, Dana Ketahanan Energi (DKE), kontrak Freeport, hingga soal Blok Masela.

"Padahal harusnya Menko itu yang mengambil kebijakan, yang tertinggi. Teknis di bawahnya harusnya mengikuti koordinasi dari Menko-nya, seharusnya. Tapi ini ternyata terjadi silang pendapat yang menyebabkan publik bisa melihat bahwa pemerintahan ini tidak ada koordinasi, konsolidasi, tidak satu suara, dan memberikan sinyal yang buruk bagi para investor maupun calon investor. Mereka yang mau masuk Indonesia itu tidak jelas mau berurusan dengan siapa orang yang tepat," jelasnya.