Menkes diminta sanksi tegas RSUD paksa pasien BPJS bayar kelas VIP

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago mengatakan, ditemukannya pasien pemegang BPJS yang dipaksa membayar kamar inap kelas VIP di RSUD Jakarta harus ditindak tegas. Dia meminta Menteri Kesehatan Nila F Moeloek untuk memberikan sanksi ke seluruh RSUD yang melakukan hal tersebut.

"Menkes harus memberikan sanksi pada rumah sakit tersebut," kata Irma saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Senin (29/8).

Selain itu, lewat kejadian ini, Politikus NasDem ini berharap agar setiap pengawas rumah sakit harus diganti. Yang awalnya diisi oleh orang Dinas Kesehatan diganti dengan tokoh masyarakat yang memiliki integritas dan tentunya memahami dunia kesehatan.

"Jadi pengawasannya maksimal," tegasnya.

Sebelumnya diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengungkapkan adanya kebobrokan sistem di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Jakarta. Hal itu dia temukan ketika mendapat laporan langsung dari seorang teman yang sulit untuk mendapatkan kamar di rumah sakit tersebut.

Setelah melihat langsung, kata Prasetio mendapatkan kamar kelas 3 yang diperuntukan untuk kalangan pemegang kartu BPJS Kesehatan masih banyak yang kosong.

"Ya saya ke atas lah (lantai 2) tempat kamar kosong pas saya liat kok dapat kejutan dan ternyata masih banyak yang kosong," kata Prasetio di Kantor DPRD DKI, Jakarta, Jumat (26/8).

Prasetio menceritakan ketika mendatangi rumah sakit tersebut dan menanyakan apakah ada kamar rawat inap kepada pihak administrasi rumah sakit. Tetapi pihak administrasi rumah sakit tidak langsung memberikan kamar kosong.

"Saya langsung ke sana, orang administrasinya enggak kenal saya jadi mereka nanyain ke sana apa pegang BPJS atau umum, kalau umum ke sebelah kanan langsung diurus," cerita Prasetio.

Sementara itu, kata Prasetio yang memiliki BPJS diminta antre di tempat berbeda. "Nah jadikan terpaksa pasien yang megang BPJS terpaksa banyak kamar VIP," ungkap Prasetio.