Menimbang jasa dan dosa Soeharto untuk gelar pahlawan nasional

Merdeka.com - Wacana pemberian gelar pahlawan nasional bagi Presiden ke-2 Soeharto kembali ramai diperbincangkan. Banyak yang mendukung, tidak sedikit pula yang menolak pemberian gelar pahlawan nasional bagi penguasa Orde Baru tersebut.

Mereka yang mendukung menganggap bahwa Soeharto layak diberi gelar pahlawan nasional karena merupakan bagian dari sejarah bangsa juga memiliki banyak peran dalam pembangunan Indonesia. Di sisi lain, Soeharto dianggap tidak layak karena kepemimpinannya yang diktator dan otoriter. Sebagian orang juga menilai Soeharto presiden yang melanggar HAM.

Bagi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, pemberian gelar pahlawan nasional tidak bisa didasarkan faktor image kepemimpinan seseorang. Namun fakta di masyarakat yang membuat orang tersebut layak diberikan gelar sebagai seorang pahlawan nasional.

Politikus PKS ini bahkan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Soeharto ketika menyatakan mundur dari Presiden RI. Soeharto bisa bertahan dengan kritik keras dan kecaman yang diberikan hampir seluruh rakyat Indonesia pasca tumbang.

"Karena Pak Harto setahu saya dalam akhir hidupnya, dia menghadapi kritik keras gitu, dan dia tahan terhadap kritik itu, saya kira tidak semua orang tahan dengan kritik itu seperti Pak Harto," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/11).

"Orang yang begitu lama berkuasa, setiap hari rumahnya didemo mahasiswa bahkan dilempar orang dan dia tahan dengan itu, saya kira bisa disebut sebagai kekuatan jiwa yang dia miliki sehingga dia layak menjadi pahlawan," terang dia.

Fahri tak setuju jika hanya karena peristiwa 1998 saat tumbangnya rezim Orde Baru, Soeharto dinilai tak layak jadi pahlawan. Fahri pun yang saat itu menjadi aktivis KAMMI ikut berdemonstrasi menurunkan Soeharto, melihat tak adil jika pria berjuluk 'Bapak Pembangunan' ini tidak diberikan gelar pahlawan nasional.

"Saya juga aktivis '98 kok. Dia (Soeharto) ada jasanya. Rakyat yang ngusulin. Dia bela-belain dari bahaya komunis kok," kata Fahri.

Fahri menambahkan ketidaksukaan pada Soeharto hanya opini personal. Dia juga mengklaim bahwa rakyat kecil dukung Soeharto jadi pahlawan nasional.

"Jangan karena anda punya masalah pribadi, kemudian mau menghambat aspirasi publik. Publiknya itu mengusulkan kok, kan publiknya dari bawah. Saya sebagai angkatan '98, bukan di belakang saya. Saya demonstrasi di depan dan saya mengatakan kalau Pak Harto, saya setuju dia jadi pahlawan," tegas dia.

Fahri juga berharap agar Presiden Jokowi berani melakukan rekonsiliasi. Dalam hal ini Jokowi diminta untuk melakukan upaya pembersihan nama Soeharto dari pelanggaran HAM berat.

"Seharusnya Pak Jokowi adalah presiden rekonsiliatif, dialah yang harus memulai agar kita itu jangan lagi punya beban masa lalu. Bahkan saya menginginkan agar Pak Jokowi itu bersikap patuh dan mengambil keputusan atas sesuatu terhadap sisa-sisa beban masa lalu. Pak Jokowi mampulah, masak dia gak mampu, dia kan sudah jadi presiden," jelasnya

Senada dengan Fahri, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon melihat banyak sisi baik dari Soeharto meski dengan beragam kontroversinya selama puluhan tahun memimpin Indonesia. (mdk/rnd)