Mendagri tegaskan pemerintah ingin presidential threshold 20 persen

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengkritisi pihak yang menginginkan ambang batas pencalonan presiden sebesar 0 persen. Menurutnya, partai yang hendak mencalonkan Presiden harus bisa membuktikan partainya mendapat dukungan dari masyarakat.

"Pencalonan Presiden masa 0 persen sih? Kami pemerintah tetap sepakat 20 persen," ujarnya di Jakarta, Senin (22/5).

Untuk masalah Parlementary Threshold sendiri, Tjahjo menyampaikan pemerintah tetap memegang prinsip naik di atas 3 persen. Tjahjo juga mengungkapkan bila nanti akan ada kompromi antara pemerintah dengan DPR mengenai jumlah kursi.

Tjahjo menjelaskan, untuk saat ini DPR meminta kursi tambahan sekitar 15 hingga 19 kursi. Sementara pemerintah sendiri, kata Tjahjo, masih bertahan di 5 kursi.

"Apa yang diputuskan pasti enggak puas, pasti ada yang menggugat ke MK tapi ya itu namanya demokrasi. Yang penting ada peningkatan kualitas pemilu, intinya untuk memperkuat kualitas pemerintahan presidential dan untuk meningkatkan kualitas partai politik," jelasnya.

Terkait dengan ambang batas pencalonan Presiden, sebelumnya Anggota Pansus Pemilu dari Fraksi Demokrat Fandi Utomo menilai bahwa ambang batas pencalonan presiden sudah tidak lagi relevan digunakan. Sebab, Pemilu yang akan dilaksanakan menggunakan sistem serentak, yaitu bersamaan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden.

"Presidential Threshold tinggal ada 2 kemungkinan, partai baru bisa ikut atau tidak," ujar Fandi di Rumah Kebangsaan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/5).

Dia menegaskan, untuk Demokrat mengusulkan presidential threshold sebesar nol persen. Menurut dia, angka itu sudah sangat logis dilakukan merujuk pada Pemilu serentak yang akan dilakukan pada 2019 nanti.

"Kalau demokrat menempatkan di 0 persen," pungkasnya.