Mendagri: Politik uang tinggi, masih berani serangan fajar

Merdeka.com - Sejumlah pejabat negara melakukan kunjungan untuk memantau pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2015. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memantau pencoblosan di TPS 10 Kelurahan Mlatiharjo, Semarang, Rabu (9/12).

Tjahjo menuturkan, prediksinya tepat. Politik uang dalam gelaran Pilkada serentak tahun ini masih tinggi. "Seperti yang saya katakan di istana bogor, prediksi dengan tenangnya ini masih berani melakukan money politik. Ini jadi bahan evaluasi," ujar Tjahjo di Semarang,

Dia menuturkan, pemilih di Pilkada Semarang cukup tinggi, angka partisipasinya bisa di atas 70 persen. Politik uang di Pilkada Semarang juga sangat tinggi, berbanding lurus dengan besarnya angka partisipasi pemilih.

"Di semarang ini memang tinggi partisipasinya. Tapi money politik juga tinggi. Saya kita akan update. Tadi laporan dari posko kemendagri rata-rata menyeluruh serangan fajar. Masih berani. Tapi banyak yang ditangkap. Ke masyarakat serangan fajarnya. Yang main timses, anggota DPRD," kata Tjahjo.

Tak cuma di Semarang, Tjahjo juga mendapat laporan adanya praktik politik uang di Pilkada Cianjur. Tidak tanggung-tanggung, dari informasi yang diperoleh, ratusan juta rupiah disebar. "Besar di Cianjur itu Rp 300 juta mau dibagi. Kita rekap dulu," katanya.

Diakuinya, sulit memproses pelaku politik uang di Pilkada. Sanksinya, bagi petugas KPPS hanya diberhentikan. Seperti kasus yang terjadi di Semarang. "KPPSD yang tertangkap 2 orang, melakukan money politik. Kita langsung berhentikan," ucapnya.

Padahal, kecurangan saat pemilihan kepala daerah adalah bibit dari praktik korupsi kepala daerah di kemudian hari "Iya pejabat korupsi awalnya dari sini," tegasnya.

Melihat masih tingginya serangan fajar dan praktik politik uang dalam pilkada, Tjahjo berencana mengusulkan agar memberi sanksi lebih tegas. Jika ada timses yang tertangkap tangan melakukan politik uang, salah satu opsi yang akan diusulkan adalah menggugurkan calon yang melakukan politik uang.