Mendagri optimis pelantikan anggota KPU dan Bawaslu sesuai jadwal

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yakin pelantikan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai dengan jadwal. Masa jabatan komisioner KPU dan Bawaslu lama akan habis pada 12 April mendatang. Pemerintah telah menyerahkan 14 nama bakal calon komisioner KPU dan 10 nama bakal calon komisioner Bawaslu ke DPR RI.

"Tanggal 12 April sebagaimana UU masa jabatan KPU dan Bawaslu selesai maka sebelum tanggal 12 harus sudah di putuskan oleh DPR. Silakan siapa orangnya hak penuh DPR, pemerintah tinggal menerima tanggal 10 atau 11 kemudian keluarkan Keppres tanggal 12 dan kemudian dilantik," kata Tjahjo di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Cilandak, Jakarta Selatan, Senin, (27/3).

Tjahjo mengaku sudah diundang pimpinan komisi di DPR. Ia menyayangkan jika arah pemilihan KPU dan Bawaslu akan mundur kemudian membuat Perpu.

Perpu, kata Tjahjo hanya dibuat dalam keadaan mendesak.

"Saya punya pendapat Perpu jangan di obral. Perpu kan buat keadaan yang gawat dan darurat, inikan tidak," tegasnya.

Sesuai prosedur, DPR seharusnya segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Meski uji kelayakan dan kepatutan belum dilakukan, Tjahjo optimis jika pelantikan komisioner KPU dan Bawaslu akan bisa dilaksanakan sesuai jadwal.

Sedangkan terkait wacana anggota KPU diisi oleh partai politik, Tjahjo memberi sinyal tak setuju. Saat ini, anggota KPU tidak ada yang berasal dari parpol dengan harapan menjaga netralitas penyelenggaraan pemilu.

Menurut Tjahjo, munculnya wacana anggota KPU berasal dari partai politik, usai DPR melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Kemudian negara yang dikunjungi mempunyai komisioner KPU dari kalangan parpol.

"Menurut saya enggak ada ya, teman-teman DPR kunjungan kerja ke luar negeri. Kita juga pernah pada zaman awal reformasi. Sekarang bagaimana kontrol partai politik dalam pemilu bisa di jembatani anggota KPU yang punya netralitas," kata Tjahjo

Tjahjo mengatakan ada kemungkinan jumlah anggota KPU akan ditambah dari sebelumnya. Menginggat Pemilu dan Pilpres akan dilaksanakan secara serentak.

"Soal nanti mau ditambah jumlahnya setelah tunggu UU ini sah. Kalau misalnya 7 mau di tambah 11," tutup Tjahjo.

Wacana anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) berasal dari partai politik digulirkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Hal ini akhirnya menjadi perdebatan beberapa pihak.

Wacana tersebut muncul setelah panitia khusus (pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Jerman dan Mexico. Dua negara yang dikunjungi ini memiliki komisioner KPU yang berasal dari Parpol.