Mendagri minta Golkar dan PPP sudahi konflik jelang Pilkada serentak
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar segera menyelesaikan konflik dualisme kepengurusan. Hal itu agar keduanya bisa mengikuti Pilkada Serentak pada 9 Desember mendatang.
"Kami sepakat dengan KPU bahwa KPU dan Kemendagri tidak ingin melibatkan diri secara intens terhadap kondisi parpol pengusung calon," kata Tjahjo di kantor KPU, Jakarta, Jumat (17/4).
Menurutnya, kedua partai politik tua tersebut bakal menyelesaikan konflik sebelum Pilkada serentak digelar. Mereka akan disibukkan dengan penentuan pasangan calon dalam pilkada.
"Saya optimis, sehingga PPP dan Golkar dapat berperan dan ikut terlibat dalam proses politik di daerah, khususnya menentukan pasangan calon, dari satu partai maupun gabungan parpol," ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, partai politik yang akan mengajukan kandidat dalam Pilkada serentak bisa berkonsultasi pada bulan Juli mendatang. Sebab pendaftaran kandidat pilkada dibuka oleh KPU pada 26 Juli mendatang.
"Mudah-mudahan dalam tiga bulan proses konflik parpol di pengadilan bisa tuntas," kata Husni.
Diketahui, Golkar terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie. Sedangkan, PPP terbagi menjadi kubu Djan Faridz dan kubu Romahurmuziy.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI
Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaPutuskan Netral dalam Pilpres 2024, Ini Alasan Mantan Wakapolri Syafruddin Kambo
Meski demikian, ia tetap menghargai pilihan politik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Baca SelengkapnyaPPP soal IPW Laporkan Ganjar ke KPK: Momentumnya Dekat Pemilu, Seolah Politisasi
PPP menyebut, laporan IPW akan menimbulkan anggapan bermuatan politis.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jusuf Kalla: Tidak Ada Partai Mau Jadi Oposisi, di Luar Pemerintah adalah Kecelakaan
JK mengatakan, partai politik didirikan sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan.
Baca SelengkapnyaCuma PKS yang Tak Ikut Jokowi
Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet
Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaKPU Tegur Gibran Karena Bersorak di Debat Capres, Ganjar Menolak Komentar Takut Konflik Kepentingan
Ganjar Pranowo menolak berkomentar KPU menegur Gibran karena takut ada konflik kepentingan.
Baca SelengkapnyaGolkar Tidak Keberatan Jika Ada Partai Baru Bergabung dengan Koalisi Prabowo
Kendati demikian, Golkar mengaku tak mengetahui siapa partai politik yang akan bergabung dengan KIM.
Baca Selengkapnya