Mendagri Minta 270 Kepala Daerah Segera Cairkan Dana Hibah Pilkada Serentak 2020
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah di 270 daerah untuk segera mencairkan dana hibah yang tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.
"Tolong rekan-rekan kepala daerah, usulan atau NPHD yang sudah disepakati segera dicairkan, berapa pun dicairkan kepada penyelenggara KPU maupun bawaslu daerah agar mereka betul-betul memiliki napas, ruang fiskal untuk melanjutkan tahapan yang direncanakan pada 15 Juni ini," kata Mendagri Tito di Jakarta, Jumat (5/6) seperti dikutip Antara.
Tito meminta agar pelaksanaan pilkada dan pencairan dana hibah tidak diperumit dengan politik transaksional. Meski berskala kontestasi lokal, pilkada menjadi pesta demokrasi terbesar karena diselenggarakan di 270 daerah. Hal itu tentunya berimbas pada stabilitas politik nasional.
"Demi bangsa dan negara agar kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan, jangan sampai terjadi transaksional, politik kepentingan kepada penyelenggara dari rekan-rekan kepala daerah," katanya menegaskan.
Oleh karena itu, Tito meminta seluruh kepala daerah agar lebih mengutamakan kepentingan yang lebih luas lagi, yakni kepentingan bangsa dan negara.
"Tolong, ini sekali lagi politik memang iya politik lokal. Akan tetapi, kalau untuk kepentingan nasional, saya kira kita harus satu pemikiran yang sama," katanya lagi.
Tahapan yang Tertunda Dimulai 15 Juni
Hari pemungutan suara pilkada telah diputuskan akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020, kemudian tahapan yang sempat tertunda kembali akan dilanjutkan oleh KPU pada tanggal 15 Juni ini.
Mengingat hal itu, Mendagri meminta penyelenggara pemilu, yakni KPU untuk mempertimbangkan durasi kampanye agar tidak terlalu lama sehingga bisa menunda sedikit lagi jadwal tahapan pilkada.
"Tolong dipertimbangkan teman-teman KPU apakah mungkin masa kampanye masih bisa dipendekkan lagi. Kalau itu dipendekkan lagi, implikasinya tahapan lanjutan sebetulnya masih bisa diundurkan awal Juli," katanya.
Menurut Tito, dengan adanya penghematan beberapa hari dari memperpendek jadwal tahapan kampanye, waktu yang dipangkas juga bisa dimanfaatkan untuk mempertajam beberapa kegiatan yang juga dibutuhkan dalam pilkada.
"Kegiatan yang memerlukan waktu, misalnya sosialisasi atau pemutakhiran data pemilih yang resiko interaksi sosialnya sangat tinggi menjadi lebih rendah karena adanya tambahan waktu," ujarnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
14.072 Penyelenggara Negara Belum Melaporkan Harta Kekayaan ke KPK
Rinciannya, dari 14.072 penyelenggara negara tercatat bidang Eksekutif (pusat dan daerah) sejumlah 9.111 dari total 323.651 WL.
Baca SelengkapnyaPesan Tegas Jenderal TNI ke Prajurit Jelang Pemilu 2024
Kasad meminta jika ada prajurit yang tidak netral untuk segera melaporkan ke institusi TNI.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Tegaskan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Dipilih Bukan Ditunjuk Presiden
Mendagri Tito Karnavian menegaskan Gubernur DKJ dipilih langsung oleh rakyat bukan ditunjuk Presiden.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kerelaan Hati Masyarakat Lepaskan Tanahnya untuk Konsolidasi Tanah Sebagai Solusi Konflik
Menteri ATR/Kepala BPN memberikan pujian kepada masyarakat yang rela memberikan sebagian tanahnya demi pembangunan.
Baca SelengkapnyaHarunya Nelayan dari Serang Terima Sertipikat Tanah Langsung dari Menteri ATR/Kepala BPN
Hadi Tjahjanto menyerahkan sertipikat hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara ngariung bersama warga.
Baca SelengkapnyaMenteri Hadi Bagikan Sertifikat Redistribusi di Jambi: Tidak Bisa Dijual Selama 10 Tahun
Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan 279 sertifikat redistribusi tanah secara door to door.
Baca SelengkapnyaPerusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen
Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi
Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca SelengkapnyaHarapan Petani Tembakau ke Presiden Terpilih: Jaga Keberlangsungan Mata Pencaharian Kami
Samukrah mengingatkan bahwa terdapat jutaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pertembakauan.
Baca Selengkapnya