Mendagri akui marak calon tunggal di pilkada bukan salah parpol

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai, adanya calon tunggal di pilkada bukan kesalahan partai politik. Meskipun sempat muncul wacana memberikan sanksi terhadap parpol yang tidak mengusung calon sehingga memunculkan calon tunggal di pilkada.

"Kalau sudah diundur, namun dalam 7 daerah masih ada calon tunggal itu bukan salah dari Parpol, KPU, DPR dan pemerintah," kata Tjahjo di Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat pada Senin (10/8).

Menurut dia, Parpol sudah berusaha merekomendasikan pasangan calon tambahan dan menjalankan koalisi dengan partai lain. Namun tetap saja tidak mencapai titik temu untuk mengusung calon di pilkada.

"Kita sudah usahakan kecukupan calon, bisa saja terkendala belum dapat izin dari pemerintah daerah, koalisi gagal lantaran tak memiliki visi dan program yang beda," kata dia.

Lelaki asal Surakarta, berusia 57 tahun ini mengatakan, bukan berniat membela parpol, namun keberadaan pasangan tunggal mesti dihargai partai pendukung dan calon kepala daerahnya.

"Seandainya ada 3 daerah yang tidak bertambah, apa harus mundur, beberapa partai harus dihargai, masyarakat pemilih juga dihormati atas pilihannya," ujarnya.

Untuk itu, mantan Sekjen DPP PDIP ini menambahkan, tahun depan akan melakukan revisi terhadap undang-undang Pilkada, Pemilihan umum dan Parpol.

Sejauh ini, setidaknya ada tujuh wilayah yang hanya memiliki calon tunggal di pilkada. Yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, Kota Mataram, Kota Samarinda, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Pacitan, dan Kota Surabaya.

Sesuai aturan PKPU Nomor 12 Tahun 2015, daerah yang hanya memiliki calon tunggal, penyelenggaraan pilkada ditunda pada tahun 2017.

Maraknya calon tunggal di pilkada ini, menimbulkan spekulasi bahwa partai politik yang patut disalahkan karena tak mengusung calon. Bahkan pemerintah berencana memberikan sanksi kepada partai yang tidak mengusung calon di pilkada.