Mendagri ajak melawan kampanye politik bernada SARA dan ujaran kebencian

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan tiga kunci sukses Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Itu disampaikan saat merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 di Hotel Kartika Chandra, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (5/12).

Pertama, meningkat partisipasi politik masyarakat. Tiap tahunnya tingkat partisipasi dalam pemilihan umum selalu meningkat. Pemerintah menargetkan tingkat partisipasi di Pemilu 2019 mencapai 80 persen.

"2015, pilkada serentak diikuti 70 persen masyarakat Indonesia yang punya hak pilih. 2016-2017 mencapai 74 persen partipasinya. Target KPU dan pemerintah pada pilkada tahun depan harus mencapai minimal 78 persen sehingga memasuki pileg dan pilpres insyallah bisa mencapai 80 persen lebih," ungkap Tjahjo.

Kedua, hilangnya praktik politik uang yang kerap menjadi penyakit tiap gelaran pemilihan umum. Dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Bawaslu diberikan kewenangan lebih untuk menindak tegas praktik politik uang.

"Undang-undang berikan kewenangan yang lebih kepada Bawaslu untuk menindak pasangan calon, perorangan yang menggunakan politik uang harus ada tindakan yang tegas," jelas Tjahjo.

Kunci terakhir adalah bebasnya isu SARA dan ujaran kebencian dalam kontestasi antar pasangan calon. Pemerintah menabuh genderang perang terhadap isu politik identitas. Tjahjo berharap Bawaslu dan Polri mampu menjalankan tugas untuk menanggulangi dan melawan isu SARA dan ujaran kebencian. Sehingga dalam kontestasi nanti hanya ada adu program dan konsep.

"Kita harus tegas melawan kampanye yang berujar kebencian, berujar SARA, fitnah ini yang kami akan minta tegas pada Panwaslu, Bawaslu, kepolisian untuk menghindari kampanye itu," ucapnya.

Tjahjo meminta kepada para stakeholder dari parpol menyiapkan segala dengan baik dan mendukung tiga hal tersebut. Juga penyelenggara dari Bawaslu, KPU, Polri, TNI serta Kejaksaan, agar membangun suasana politik yang mendukung konsolidasi demokrasi.

"Yang penting bagaimana kita membangun suasana negara yang besar ini masyarakat ikut berperan dan berpartisipasi dalam konsolidasi demokrasi kita," tutupnya.