Membaca taktik Ical usai kantongi SK Menkum HAM

Merdeka.com - Partai Golkar Munas Bali telah mengantongi SK kepengurusan dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Dalam SK kepengurusan Partai Golkar masa bakti 2014-2019 ini, Aburizal Bakrie (Ical) sebagai ketua umum dan Idrus Marham sebagai Sekjen Partai Golkar.

Ical juga memasukkan nama-nama kader Golkar kubu Agung Laksono sebagai pengurus. Sebelum Ical mengantongi SK Menkum HAM, Partai Golkar akan menggelar musyarawah nasional luar biasa (Munaslub) yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 23-25 Mei nanti.

Jelang lengser, Ical membanggakan capaian Partai Golkar pada Pilkada 2015 yang sukses mendominasi pemilihan gubernur. Menurutnya, dari tujuh Pilgub yang digelar, empat di antaranya dimenangkan calon yang diusung Partai Golkar.

"Mayoritas kader Golkar yang maju Pilgub kemarin menang. Ada empat provinsi Golkar. Yang lain, satu PDIP, satu PAN, dan satu PKS," ungkap Ical saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) X di Palembang, Rabu (27/4).

Ical dan Agung Laksono turut menghadiri acara Musda ini dan duduk satu deretan di kursi paling depan. Hal ini semakin memperkuat sinyal bila kisruh dualisme kepengurusan Golkar yang terjadi lebih dari satu tahun ini sudah berakhir.

Kemudian, kursi di barisan yang sama ada pengurus pusat partai. Di antaranya, Ketua Partai Golkar Nurdin Halid, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Setya Novanto (Setnov), Azis Samsudin, Fadel Muhammad, Nurul Arifin dan Indra Bambang Utoyo.

Ical mengatakan, adanya SK (surat keputusan) Menteri Hukum dan HAM beberapa waktu yang lalu membuat proses rekonsiliasi kepengurusan partai berlambang beringin itu selesai.

"Kita harus tetap solid untuk Pemilu 2019 mendatang dan Pilkada," ungkap Ical.

Pasca mengantongi SK Menkum HAM, Ketua DPD Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae menyuarakan secara tegas penolakan Munaslub. Alasannya, Menkum HAM Yasonna Laoly telah menerbitkan SK kepengurusan Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Ical dengan mengakomodir loyalis Agung Laksono.

Ridwan mengatakan, Munaslub nantinya hanya akan melahirkan konflik baru atau bahkan partai baru. Mereka memiliki jago masing-masing yang diprediksi akan saling menjatuhkan satu sama lain demi bisa memimpin Partai Golkar.

"Munaslub akan melahirkan kelompok baru. Ada 8 calon. Ada 8 kelompok," kata Ridwan saat dihubungi, Rabu (27/4).

Di sisi lain, Ridwan melihat kepemimpinan Aburizal Bakrie tidak bermasalah selama di Golkar. Kendati jika Munas memang harus dilakukan, dia mengajak seluruh kader Golkar untuk komitmen tak ada konflik lagi pasca Munaslub dihelat.

Loyalis Ical ini menegaskan, SK yang dikeluarkan oleh Menkum HAM itu berlaku hingga 2019 mendatang. Karena itu, dia menilai, sebaiknya Munas dilakukan pada 2019 saja.

"Sebenarnya dengan keluarnya SK seyogyanya Munaslub tidak perlu diadakan. Munaslub akan melahirkan kelompok baru, ada 8 calon ada 8 kelompok," tegasnya.