Memalukan, wakil rakyat baku hantam di parlemen

Merdeka.com - Politikus Partai Demokrat Mulyadi terlibat baku hantam dengan Politikus PPP Mustofa Assegaf saat rapat di Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM. Kejadian bermula saat Mulyadi sebagai pimpinan, meminta agar Mustofa tak lagi interupsi karena waktu yang terlalu lama.

Perbuatan yang dilakukan dua wakil rakyat tersebut sangat memalukan. Mereka yang diberi mandat rakyat menyampaikan aspirasi malah bersikap layaknya preman di jalanan.

Citra DPR sebagai lembaga yang penuh masalah bakal bertambah buruk dengan tindakan adu jotos dua politikus tersebut. Keduanya sama sekali tidak mencerminkan sikap seorang panutan rakyat.

Berikut akibat sikap memalukan dua anggota DPR adu fisik saat rapat, seperti dihimpun merdeka.com, Jumat (10/4):

Keduanya bakal disidang Mahkamah Kehormatan Dewan

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bakal meminta keterangan dua anggota DPR yang baku hantam tersebut. Hal itu karena peristiwa ini ditengarai telah melanggar kjode etik anggota DPR."MKD akan segera menindaklanjuti untuk minta keterangan dua anggota DPR yang ditengarai melakukan pelanggaran etik saat di Komisi VII. Hari ini layangkan surat panggilan," kata Sufmi di gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (9/4)Namun, dia belum bisa menentukan sanksi diberikan kepada Mustofa. MKD meminta keterangan saksi mata dan pihak yang bersangkutan sebelum menentukan sanksi pelanggaran."Nanti pembuktiannya di sidang MKD. Karena kita tidak lihat sendiri, kita minta keterangan saksi mata dan kedua belah pihak," terang dia.

Mustofa Assegaf terancam dipecat

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat menyatakan Mustofa Assegaf melanggar kode etik atas perbuatannya memukul Mulyadi. Dia dapat dikenakan sanksi pemecatan sebagai anggota dewan."Sanksinya mulai dari teguran hingga pemecatan," kata Surahman Hidayat saat dihubungi, Kamis (9/4).Dia mengatakan sebagai wakil rakyat, keduanya sepatutnya memberikan contoh baik ke masyarakat. Oleh karena itu, mereka harus menghormati kode etik dewan yang berlaku."Ada tiga hal penting yang tidak boleh dilanggar oleh anggota DPR. Pertama tidak boleh melanggar UU yang dibuat. Kedua, tidak melanggar kode etik dewan, dan yang terakhir berkomitmen kepada rakyat," ucapnya.

PPP minta maaf atas kelakuan Mustofa Assegaf

Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romi, Arsul Sani menyatakan malu atas perbuatan Mustofa. Maka dari itu, dia mewakili PPP meminta maaf atas insiden pemukulan yang dilakukan kadernya. "Kami dari PPP menyesalkan atas kejadian kemarin dan kami secara gentle menyampaikan bahwa kami minta maaf bahwa ada anggota kami mengalami peristiwa yang memalukan DPR," kata Arsul Sani, di Kompleks Senayan, Kamis (9/4).Dia berjanji menyelidiki awal mula kejadian itu. PPP tak akan menghalangi bila Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ikut mengusut."Karena ini menyangkut etika, kalau MKD memproses peristiwa kemarin maka PPP mempersilakan saja. Apalagi jika salah satu pihak menyelesaikannya lewat hukum silakan. PPP akan menghadapi proses hukumnya," imbuh Arsul.

Mustofa Assegaf dipindah dari komisi IV DPR

Anggota Komisi III DPR fraksi PPP kubu Romi, Hasrul Azwar mempersilakan Mustofa untuk menempuh jalur hukum atas pemukulan yang dilakukan Mustofa Assegaf. Namun, pihaknya berharap kasus itu diselesaikan secara kekeluargaan. "Tapi kalau soal lanjut ke kepolisian itu hak Mulyadi. Harus diikuti prosedur dan saya dengar ada harapan pimpinan dewan mau ini diselesaikan secara musyawarah agar tidak berlanjut ke ranah hukum," kata Hasrul di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/4).Agar kejadian ini tak terulang, Hasrul memastikan akan memindahkan Mustofa dari Komisi VII. Hal tersebut juga berdasarkan masukan dari beberapa fraksi."Saya mendengar mayoritas teman-teman menghendaki seperti itu dari berbagai fraksi, untuk sementara dia akan dipindahkan," kata dia.