Melunak, PKS setuju kenaikan harga BBM

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nampaknya segera mengakhiri sikap berseberangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, soal rencana kenaikan harga BBM subsidi. Anggota Majelis Syuro PKS, Tifatul Sembiring memastikan PKS menerima dan setuju rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

"Adapun sikap PKS, saya sebagai Kemenkominfo, itu harus sejalan dengan pemerintah dan saya tidak pernah berbeda sikap dengan Presiden. Itu pakem di seluruh dunia, kalau di akhirat kan enggak ada menteri. Tapi seluruh dunia begitu," kata Tifatul yang juga Menkominfo saat rapat dengan Komisi I DPR di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (5/6).

Menurutnya, ketidakhadiran Presiden PKS Anis Matta saat rapat Setgab semalam di rumah dinas Wapres Boediono, karena alasan teknis semata. Bukan penolakan kenaikan harga BBM subsidi.

"Kebetulan Presiden PKS Anis Matta sedang berkeliling Jateng, Jatim, Yogya, Ambon, Sultra. Mungkin itu yang membuat beliau tidak hadir," lanjutnya.

Tifatul mengaku sudah berbicara dengan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminudin soal persetujuan kenaikan BBM. Dan, lanjut Tifatul, Hilmi menyetujui rencana pemerintah menaikkan harga.

Sementara terkait adanya struktural PKS yang belum menyetujui rencana kenaikan BBM, Tifatul menilai hal itu karena belum adanya sosialisasi searah dari Hilmi.

"Jadi di luar pertemuan itu, sudah ada pertemuan Hilmi dengan Presiden SBY. Jadi saya pikir ini masalah sosialisasi saja. Kalau ada wacana di bawah, nanti akan diputuskan di rapat dewan pimpinan tingkat pusat partai (DPTP). Itu akan memutuskan dengan pertemuan yang lebih luas, nanti DPTP dengan para menteri dan fraksi PKS di DPR, supaya satu sikap nanti," lanjutnya.

Selain soal kenaikan BBM, PKS juga bakal memastikan tetap melanjutkan koalisi dengan Demokrat. "Koalisi, menurut Ketua Majelis Syuro kita jalan terus. Dan termasuk dengan akan diluruskan tentang pandangan-pandangan BBM ini," kata Tifatul.

Sebelumnya, sikap PKS selalu menolak kenaikan harga BBM subsidi. Menurut PKS, kenaikan BBM dan skema kompensasi BLSM merupakan agenda politik menjelang Pemilu 2014.