Merdeka.com - Partai Demokrat menuding Presiden Joko Widodo menyiapkan putranya Gibran Rakabuming Raka bertarung di Pilgub DKI untuk melawan Anies Baswedan. Sehingga, Jokowi lebih memilih Pilkada digelar serentak di 2024 daripada normalisasi 2022-2023.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai, peluang Gibran maju di Pilkada DKI Jakarta memang terbuka. Namun, belum tentu bisa mengganjal Anies Baswedan. Sebab ada beberapa faktor.

"Tapi kalau dimaksudkan mengganjal mengalahkan Anies di (Pilkada) 2024, saya kira tergantung variabel yang akan dilihat nanti di 2024," kata Qodari kepada wartawan, Kamis (11/2).

Pertama, peluang petahana terpilih kembali. Anies bisa melanjutkan ke periode kedua jika pada periode saat ini dianggap masyarakat berhasil. Peluang penantang memenangkan kontestasi akan lebih kecil.

Kecuali ada faktor lain seperti kalahnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 2017 yang meski tingkat kepuasan masyarakat tinggi tetapi kalah karena isu agama.

"Siapapun dia tergantung dari tingkat kepuasan tadi kalau tingkat kepuasan tinggi, maka peluang bagi penantang kecil karena masyarakat akan menggunakan logika atau mekanisme berpikir reward and punishment," kata Qodari.

Faktor berikutnya juga dipengaruhi latar belakang penantang. Apakah meyakinkan atau dianggap memiliki kemampuan sebagai kepala daerah di ibu kota.

Daripada Gibran, Qodari menilai, ada beberapa tokoh yang lebih potensial. Yaitu Mensos Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Apalagi jika Pilkada itu digelar pada 2022.

"Kalau bicara latar belakang ini sesungguhnya tidak harus Gibran ya," jelas Qodari.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan menduga ada kepentingan kekuasaan di balik penundaan RUU Pemilu. Ia menduga ada kepentingan Presiden Joko Widodo mendorong putranya Gibran Rakabuming untuk Pilkada DKI Jakarta. Sebab tahun 2022 terlalu cepat bagi wali kota Solo terpilih itu, sehingga Jokowi mendukung Pilkada serentak di 2024.

"Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022," kata Irwan kepada wartawan, Kamis (11/2).

Perubahan sikap fraksi di Komisi II khususnya koalisi pemerintah, menurut Irwan, muncul berbarengan dengan sikap Presiden Jokowi yang menolak pembahasan RUU Pemilu. Padahal, seluruh fraksi sudah menyepakati RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2021.

"Mengapa sejak Presiden Jokowi statement menolak kemudian dibarengi partai koalisi pemerintah semuanya balik badan," kata Irwan.

Irwan mempertanyakan sikap Jokowi menolak RUU Pemilu. Karena itu dia curiga kebijakan pemerintah menunda Pilkada ke 2024 ada alasan politik praktis Jokowi.

Irwan mengatakan, keputusan Komisi II DPR menghentikan RUU Pemilu akan memunculkan banyak pertanyaan karena inkonsistensi pemerintah dan DPR.

Demokrat sendiri teguh mendukung revisi UU Pemilu dan menolak penundaan Pilkada 2022-2023 ke tahun 2024. "Kecurigaan bahwa pemerintah dan parlemen hanya memikirkan kepentingan kekuasaan semata sangat susah untuk dibantah," katanya.

Diberitakan, Komisi II DPR RI sepakat untuk tidak melanjutkan Revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu). Kesepakatan tersebut diambil seluruh pimpinan dan kapoksi di Komisi II DPR.

"Tadi saya sudah rapat dengan seluruh pimpinan dan kapoksi yang ada di Komisi II dengan melihat perkembangan dari masing- masing parpol terakhir ini kami sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan ini," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (10/2).