Merdeka.com - DPP PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi supaya kader tidak memberikan tanggapan terkait calon presiden dan calon wakil presiden. Instruksi itu tercantum dalam surat perihal penegasan komunikasi politik.

Surat itu ditujukan kepada DPP PDIP, anggota fraksi PDIP DPR RI, anggota fraksi PDIP DPRD Provinsi dan kabupaten/kota, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP seluruh Indonesia.

Surat tersebut dikeluarkan tanggal 11 Agustus 2021 dengan tanda tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Dalam surat tersebut kader PDIP diminta berdisiplin tidak memberikan tanggapan terkait capres-cawapres. Kader yang melanggar akan diberikan sanksi disiplin.

Sebabnya, ditegaskan AD/ART partai bahwa Ketua Umum PDIP yang bertugas, bertanggungjawab dan berwenang serta mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Terhadap hal tersebut di atas agar semua kader berdisiplin untuk tidak memberikan tanggapan terkait calon presiden dan calon wakil presiden, pelanggaran atas ketentuan ini akan diberikan sanksi disiplin Partai," bunyi instruksi dalam surat tersebut dilihat Kamis (12/8).

"Skala prioritas Partai saat ini adalah membantu rakyat di dalam menangani seluruh dampak akibat Pandemi Covid-19. Peningkatan jumlah pasien Covid-19 sangat serius dan sudah menjadi tugas kita bersama agar seluruh anggota dan kader Partai untuk bahu membahu, bergotong royong membantu rakyat,"

Surat tersebut dibenarkan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno. Surat tersebut merupakan penegasan surat sebelumnya.

"Penegasan dari surat yang sebelumnya," ujar Hendrawan saat dikonfirmasi, Kamis (12/8).

Hendrawan mengatakan, alasan dikeluarkan instruksi supaya kader PDIP tak bicara capres-cawapres karena hak prerogatif Megawati sebagai ketua umum.

"Itu hak prerogatif Ketum," ucapnya.

Dia bilang, instruksi itu bukan dikeluarkan karena ramai isu baliho politik. Hendrawan bilang, baliho yang dibuat PDIP bukan ditujukan Pemilu 2024, tidak seperti partai politik lain.

"Billboard dan baliho kami berisi ekspresi kebanggaan kader kepada Ibu PM (Puan Maharani) sebagai perempuan pertama Ketua DPR dalam sejarah RI. Dan dalam 2 tahun pertama sebagai Ketua DPR telah menunjukkan kapasitas dalam melahirkan UU yang mendorong percepatan penyelesaian dampak pandemi dan resesi," ujar Hendrawan.