Megawati diminta hati-hati sebut Jokowi sebagai petugas partai

Merdeka.com - Peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri harus berhati-hati dalam menggunakan istilah petugas partai untuk merujuk kepada Presiden Joko Widodo. Menurut dia, tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama soal petugas partai.

"Menurut saya, perlu hati-hati menggunakan diksi petugas partai di ranah publik karena tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama. Yang terjadi justru menimbulkan kontroversi di ranah publik," kata Karyono Wibowo dikutip dari Antara, Senin (13/4).

Apalagi, Karyono mengatakan, sebagian masyarakat memaknai istilah petugas partai itu sebagai konotasi negatif sehingga menimbulkan persepsi negatif.

Menurut Karyono, istilah petugas partai oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai kata-kata yang merendahkan Presiden Jokowi karena dianggap sebagai seorang petugas yang ibarat robot dan hanya menjadi boneka partai.

"Namun, bila istilah tersebut diletakkan dalam perspektif kepartaian, memang tidak ada yang salah," ujarnya.

Karyono mengatakan, cara berkomunikasi Megawati yang menggunakan istilah petugas partai tidak salah bila ditujukan kepada kader partai. Siapa pun yang menjadi kader partai memang harus bersedia menjadi petugas partai.

"Apalagi, istilah itu juga sudah kerap diucapkan Megawati jauh sebelum Jokowi menjadi presiden yang diusung PDI Perjuangan," tuturnya.

Menurut Karyono, istilah petugas partai perlu dimaknai bahwa kader partai harus melaksanakan ideologi dan garis perjuangan partai, tak terkecuali Jokowi yang merupakan kader PDIP dan kini menjadi Presiden.

Istilah yang kembali diucapkan Megawati dalam Kongres PDIP di Bali itu, menurut Karyono, ditujukan untuk membangkitkan kesadaran publik tentang makna seorang kader partai yang harus menjalankan ideologi dan garis perjuangan partai.

Bahkan, pidato tersebut secara tersirat berusaha memberi peringatan dan teguran kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar dalam menjalankan pemerintahan tetap mematuhi dan memegang teguh konstitusi.

"Pidato Megawati saat pembukaan kongres juga menegaskan sikap kritis PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Pidato tersebut bisa ditafsirkan sebagai peringatan dan teguran bagi pemerintah," katanya.