Merdeka.com - Sejumlah mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berniat menjadi politikus setelah dipecat lembaga antirasuah pada 30 September 2021. Mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang berniat mendirikan partai baru bernama Partai Serikat Pembebasan.

Koordinator Indonesia Memanggil 57 Institute (IM57+ Institute) Moch. Praswad Nugraha menyebut, pihaknya akan mendukung niatan Rasamala dan eks pegawai KPK lainnya. Menurut Praswad, dalam waktu dekat mereka akan menemui tokoh politik hingga ketua umum partai politik.

"Dalam jangka waktu dekat ini kami akan rencanakan bertemu dengan beberapa tokoh partai politik, ketua umum, dan para pendiri partai politik untuk membangun diskursus yang konstruktif atas rencana pembentukan partai politik yang memiliki urat nadi anti korupsi, integritas, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia," ujar Praswad dalam keterangannya, Jumat (15/10).

Praswad menyebut, IM57+ Institute akan menampung setiap aspirasi yang muncul dari para mantan pegawai selama memiliki niatan baik menjadikan Indonesia lebih bersih dari korupsi. Sebab, IM57+ Institute didirikan untuk menjadi wadah bagi mantan pegawai yang dipecat akibat tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Selanjutnya ide pembentukan partai politik oleh Rasamala Aritonang, Novariza, Lakso Anindito, dan beberapa anggota IM57+ Institute lainnya terus kita matangkan di internal. Dialektika akan terus di bangun, pada prinsipnya kami akan mengakomodir aspirasi anggota, menyusun program, dan mewujudkannya," kata Praswad.

Rasamala Aritonang menyebut dirinya masih ingin berkontribusi besar bagi Indonesia. Dipecat dari KPK tak mengurungkan niatnya berkontribusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Saya masih tertarik kok untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dengan apa yang saya miliki," ujar Rasamala kepada Liputan6.com, Rabu (13/10/2021).

Dia menyebut, untuk memberikan kontribusi dalam pemberantasan korupsi tak harus berada di lembaga antirasuah. Apalagi, kini pegawai KPK berstatus aparatur sipil negara (ASN), bukan independen.

Salah satu hal yang dia pikirkan untuk turut membantu membawa perubahan bagi Indonesia yakni dengan mendirikan partai politik. Menurutnya, partai politik bisa menjadi kendaraan perubahan.

"Saya malah tertarik bikin partai politik, atau bisa juga masuk parpol. Kalau bisa bikin partai nanti saya namakan 'Partai Serikat Pembebasan'. Partai politik bisa jadi jalan untuk kendaran perubahan, tentu dengan prinsip utama integritas," kata dia.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber: Liputan6.com