Masinton sebut Rini berkewarganegaraan ganda, wajib dicopot
Merdeka.com - Politikus PDIP, Masinton Pasaribu mendesak Presiden Joko Widodo segera menendang Rini Soemarno dari posisinya sebagai Menteri BUMN. Sebab, kata dia, Rini memiliki kewarganegaraan ganda.
"Presiden harus bersikap karena negara kecolongan. Harus dievaluasi, ya digantilah," kata Masinton di Jakarta, Senin (29/6).
Masinto menyebut dalam UU, tidak dapat dibenarkan seorang pejabat negara memiliki kewarganegaraan ganda. Apalagi, Rini diketahui sudah dua kali menjadi menteri. Sehingga, kata dia, negara sudah kecolongan dua kali membiarkan orang yang memiliki kewarganegaraan ganda duduk sebagai menteri.
"Tidak boleh warga negara ganda karena loyalitasnya harus tunggal, harus ke NKRI. Negara kecolongan karena itu seharusnya BIN sudah menverifikasi status kewarganegaraan Rini sejak awal. Rini sudah dua kali jadi menteri yang kecolongan BIN," katanya.
Rini Soemarno diketahui lahir di Maryland, Amerika Serikat, 9 Juni 1958. Amerika Serikat adalah penganut prinsip kewarganegaraan ius soli, yakni hak kewarganegaraan individu berdasarkan wilayah tempat dia dilahirkan.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Momen Dua Penembak Jitu Meminjam Rumah Warga untuk Pengamanan Presiden RI, Dibanjiri Pujian dari Warganet
Wanita ini didatangi langsung oleh sejumlah penembak jitu guna melakukan prosedur pengamanan Presiden RI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pernah Berpasangan di Pilpres 2019, Kini Sandiaga Ucapkan Selamat ke Prabowo
Dia berharap semoga persaudaraan dalam membangun negeri bisa lebih diperkuat
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Cek Stok Beras di Gudang Bulog Cibitung dan Serahkan Bantuan Pangan
Presiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.
Baca SelengkapnyaRespons Cak Imin soal Hadi Tjahjanto Bakal Dilantik Jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR
Presiden Jokowi membenarkan bahwa ada pelantikan menteri pada Rabu besok.
Baca SelengkapnyaAnies: Presiden dan Mendagri Tegur Pemda Batalkan Agenda Kampanye Sepihak
Kampanye merupakan kegiatan konstitusional, berbeda dengan urusan konser dan urusan non pemilu lainnya.
Baca SelengkapnyaTernyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan
Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca Selengkapnya