Ma'ruf Amin sebut agama radikal yang tak boleh dicampur politik

Merdeka.com - Rais Aam PBNU, KH Ma'ruf Amin mengatakan, saat ini di Indonesia sedang terjadi indikasi radikalisme agama dan radikalisme sekuler. Dia menilai, politik tak bisa lepas dari agama. Kecuali, paham agama yang radikal, dapat merusak tatanan politik.

Ma'ruf menjelaskan, kelompok radikalisme agama adalah yang ingin mengganti Pancasila dengan agama. Ma'ruf menilai, orang-orang tersebut tidak memiliki komitmen kebangsaan.

"Nah kalau radikalisme sekuler itu sekelompok orang yang kemudian juga mendelegitimasi agama sehingga agama itu tidak boleh ikut memberikan kontribusi di dalam kehidupan," kata Ma'ruf, di Crowne Plaza Hotel, Jakarta Pusat, Senin (27/3).

Oleh karena itu, Ma'ruf menyarankan, hal tersebut mesti ada penguatan paham kebangsaan agar tidak memunculkan konflik.

Ma'ruf menjelaskan, agama dan kehidupan politik harus berjalan beriringan, jangan sampai salah satunya menguasai atau menggeser yang lain.

"Itu harus saling menguatkan, tapi bukan dalam artian agama yang radikal. Kalau radikalisme agama, agama itu menjadi sesuatu yang merusak gitu," ujar Ketua MUI ini.

Untuk mencegah hal tersebut, Ma'ruf menyarankan, perlu adanya pembahasan untuk menghilangkan itu semua, serta mencari solusi kebangsaannya dan mencari pencerahan supaya mengantisipasi agar tidak timbul lagi masalah serupa.

"Supaya tidak terpengaruh, harus diisi dengan berbagai apakah itu dalam bentuk buku, diskusi, film-film pendek yang disiarkan di berbagai media sosial dan juga deridakilsasi, yaitu bagaimana mengembalikan mereka yang sudah terprovokasi kepada jalan yang benar, kepada pemahaman kebangsaan dan kenegaraan yang benar, saya kira itu hal yang harus kita lakukan," terang Ma'ruf.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait panasnya suhu politik dalam negeri yang berujung konflik horizontal di tengah masyarakat. Presiden mengingatkan untuk menghindari perpecahan hanya karena berbeda pilihan politik.

"Memang gesekan kecil-kecil kita ini karena Pilkada. Benar nggak? Karena pilgub, pilihan bupati, pilihan walikota, inilah yang harus kita hindarkan," kata Presiden saat meresmikan Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, seperti dilansir Antara, Jumat (24/3).

Kepala Negara meminta tidak mencampuradukkan antara politik dan agama yang saat ini berujung pada konflik di masyarakat. "Dipisah betul, sehingga rakyat tahu mana yang agama, mana yang politik," katanya. (mdk/rnd)