Martin usul rekam jejak calon kepala daerah juga diteliti KPK
Merdeka.com - Politikus Partai Gerindra Martin Hutabarat memuji langkah Presiden Jokowi melibatkan KPK dalam melihat rekam jejak calon menteri. Dia mengusulkan cara ini juga dilakukan untuk kepala daerah.
"Presiden kita yang baru punya cara baru seluruh calon menterinya diserahkan dulu ke KPK," kata Martin di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/10).
Menurutnya, hal ini akan diikuti saat pencalonan para kepala daerah dalam meminta pendapat KPK. "Para gubernur, bupati, wali kota akan meminta pendapat KPK, dan kita harus dorong minta pendapat KPK," katanya.
Seperti diketahui, Jokowi menyerahkan 43 nama calon menteri ke KPK dan PPATK. Hasil penelusuran KPK akan 8 nama yang dianggap tak layak diangkat karena berpotensi terlibat perkara korupsi.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masa jabatan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas lembaga antirasuah akan berakhir pada Desember 2024.
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin merahasiakan pilihannya dan bakal menyoblos pada 14 Februari mendatang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ganjar membeberkan sampai pagi ini, dirinya sama sekali tidak menerima undangan dari KPU RI.
Baca SelengkapnyaSeorang pria tua berusia 80 tahun sukses mencuri perhatian. Awalnya, kakek tua itu tengah berusaha menyeberang jalan raya.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik
Baca SelengkapnyaHal ini dikatakan Presiden Jokowi ke Menko Luhut Panjaitan.
Baca SelengkapnyaJika tren angka 51,8 persen Prabowo-Gibran terus naik maka potensi satu putaran cenderung meningkat.
Baca SelengkapnyaJalan menuju kantor KPU ditutup untuk umum, dan hanya diperuntukan bagi tamu undangan.
Baca SelengkapnyaPersimpangan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Medan, mendapat sorotan publik. Penggunaan material keramik membuat pemotor banyak terpeleset.
Baca Selengkapnya