Mardani Sebut Secara Moral PKS Tak Mungkin Dukung Jokowi

Merdeka.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan harus ada etika dan logika dalam pentas perpolitikan. Oleh sebab itu, menurut dia, sesuai janji diucapkan selama kampanye, secara moral PKS sulit mendukung Joko Widodo (Jokowi) dalam pemerintahan.

"Kami cuman berpikir satu mesti ada etika dan logika yang dijalankan di politik. Begini, sekarang Pak Jokowi menang tiba-tiba kita pindah mendukung. Jadi buat saya ini sesuatu yang secara moral berat. Karena berarti kita meninggalkan konstituen kita. Jadi yang terpenting bukan PKS sok-sokan, bukan. Tapi PKS ingin ada keselarasan. Ketika kemarin kampanye kita bicara A, sekarang iya A juga," kata Mardani saat ditemui di Denpasar, Bali, Senin (29/7).

Dia tak khawatir nantinya PKS menjadi satu-satunya partai politik yang tetap memilih jalan oposisi. Sebab dia meyakini PKS tidak mungkin menjadi oposisi sendiri karena ada partai lain yang juga akan memilih jalan oposisi.

"Karena kita berjalan dengan prinsip mestinya tetap berjalan. Dan saya suka mengumpamakan cicak versus buaya kan. Kami sih yakin tidak sendiri (dalam oposisi)," ujarnya.

Kendati begitu, Mardani mengatakan PKS tidak pernah ngotot untuk menjadi oposisi di periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi. Hanya saja, kata dia, oposisi tersebut diperlukan untuk demokrasi yang baik.

"Sebetulnya tidak ngotot, tetapi kami untuk kesehatan demokrasi dan sesuai dengan etika dan logika publik akan sangat baik kalau pendukung bapak Prabowo atau parpolnya itu menjadi oposisi," kata Mardani.

"Dalam arti kekuatan penyeimbang. Sehingga Bapak Jokowi monggo berjalan, sudah menang kok dan diakui kemenangannya. Jadi kita mencintainya dengan kontrol. Jadi bukan PKS sok-sokan, (itu) untuk kebaikan demokrasi itu sendiri," imbuh Mardani.

Mardani pun angkat bicara mengenai pernyataan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut oposisi tidak pernah sukses dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Dia menilai sebuah pemerintahan yang sehat itu harus ada oposisi yang kuat sebagai pengontrol kebijakan.

"Melihatnya begini, sebuah pemerintahan yang sehat hanya akan terkontrol ketika ada oposisi yang sehat dan kuat. Karena kebijakan publiknya nanti akan mendapatkan kompetitor yang tepat," kata dia.

"Misalnya begini, impor garam. Padahal Kementerian Ibu Susi katakan lagi menata para petani garam. Tiba-tiba impor. Ini harus ada yang mengkritisi dan memberikan alternatif. Dan Bapak Jokowi sendiri sudah sangat lugas mengatakan oposisi itu mulia," tukas Mardani.