Marak kekerasan kepada anak, Komisi VIII salahkan anggaran kurang

Merdeka.com - Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengomentari maraknya kasus kekerasan pada anak. Salah satu mengenai pembunuhan bocah perempuan, Putri Nur Fauziah (9) yang ditemukan dalam kardus pada 2 Oktober lalu di Kalideres, Jakarta Barat.

Saleh mengungkapkan kian maraknya kekerasan pada anak lantaran terkendala tidak ada sinkronisasi program pemerintah dalam mengatasi persoalan anak. Serta ketiadaan koordinasi antara lembaga pemerintah terkait sehingga tidak berjalan maksimal.

"Ada banyak kendala baik pada tataran koordinatif, implementatif maupun penganggaran. Ada banyak program pemerintah yang dinilai tidak sinkron dalam mengatasi persoalan anak. Sehingga koordinasi antar kementerian lembaga tidak berjalan maksimal, masing-masing memiliki program dan berjalan di rel sendiri-sendiri," kata Saleh Partaonan ketika dihubungi merdeka.com, Jakarta, Senin (5/10).

"Serta pada tataran implementasi, banyak aturan dan regulasi yang belum dijalankan dengan baik. Padahal, aturan dan regulasi itu banyak yang diarahkan pada upaya perlindungan anak-anak," ujarnya.

Selain itu, dia menyebutkan ada persoalan kekerasan anak di Tanah Air juga karena soal anggaran politik yang belum berpihak pada perlindungan dan kesejahteraan anak. Menurutnya, tahun sebelumnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 217 Milyar.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) menganggap seharusnya kementerian itu punya dua tugas besar yaitu memberdayakan perempuan dan melindungi anak.

"Dari sisi politik anggaran, komisi VIII menemukan bahwa selama ini anggaran yang ada belum berpihak pada perlindungan dan kesejahteraan anak. Namun demikian perlu ditegaskan bahwa komisi VIII, untuk tahun 2016, telah berhasil meyakinkan pemerintah untuk menaikkan anggaran kementerian perempuan dan perlindungan anak,"jelasnya.

Ia mengatakan bahwa dalam pengajuan anggaran 2016 yang disampaikan sebelumnya telah mencapai kesepakatan alokasi anggaran sebesar Rp 1,2 triliun. Hal itu sebagai jumlah yang besar dan signifikan.

"Harapannya, dengan anggaran sebesar itu, program-program perlindungan anak akan semakin maksimal dan menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya," pungkasnya. (mdk/eko)