Merdeka.com - Wacana reshuffle kabinet belakangan ini makin berhembus kencang. Sejumlah menteri yang dianggap kinerjanya tidak maksimal bakal diganti.

Beredar kabar beberapa pos menteri akan digeser, seperti Menko Polhukam, Sekretaris Kabinet, Menteri BUMN dan Menko Perekonomian. Dikabarkan Presiden Joko Widodo akan mengambil keputusan setelah Lebaran.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Ahmad Basarah beberapa kali mengeluarkan pernyataan jika reshuffle tinggal menunggu waktu. Bahkan Basarah mengungkapkan soal reshuffle sudah dibahas Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Sudah sering ketemu (Jokowi dan Mega). Pertemuan kan cukup intensif ya saya enggak ingat persis ya tapi sekitar dua mingguan yang lalu pertemuan," ujar Basarah usai bertemu Presiden Jokowi di Istana, Jakarta, Jumat (3/7).

Basarah menambahkan, tak hanya Jokowi dan Megawati saja yang melakukan pertemuan untuk menyinggung soal reshuffle kabinet. Tetapi pertemuan Jokowi dengan para ketua umum partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) juga ada.

"Ya ya ada dengan yang lain ada dengan Bu Mega saja. Yah," ucapnya.

Lebih lanjut, kata Basarah, PDIP telah menyerahkan sejumlah masukan kepada Presiden Jokowi soal reshuffle kabinet ini. Soal selanjutnya, merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Pertama menteri yang kompeten dan punya integritas dan betul-betul profesional menjalankan tugasnya dan kedua menteri itu juga menambah dukungan politik akan menambah dukungan politik bagi presiden di parlemen," imbuhnya.

Jika Jokowi melakukan reshuffle, menurut Basarah, sudah selayaknya PDIP kembali mendapat jatah. Menurutnya, keberadaan menteri dari kalangan profesional tidak menjamin mulusnya roda pemerintahan.

"Lima kader PDI-P harus masuk lengkapi jumlah yang ada sekarang, jadi sembilan jumlahnya," kata Basarah.