Merdeka.com - Partai Demokrat kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) digoyang 'kudeta'. Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat barisan Jhoni Allen cs yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, memilih Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum.

AHY mengaku tidak akan tinggal diam menyikapi kudeta Demokrat di balik gelaran KLB Deli Serdang. AHY melihat ada pihak-pihak yang berkomplot dengan kekuasaan. Mereka melakukan segala cara dengan mengabaikan konstitusi.

Putra Presiden RI keenam ini menegaskan, hal tersebut contoh buruk bagi demokrasi. Menurutnya, masyarakat juga berpendapat peristiwa kudeta Demokrat sudah keluar jalur.

AHY langsung melakukan manuver untuk mempertahankan Partai Demokrat. Salah satunya dengan mendatangi Kantor KemenkumHAM, Senin (8/3).

AHY menyebut kunjungannya ke Kemenkumham untuk menyerahkan lima kontainer berisi berkas-berkas dan surat berisi laporan pelanggaran anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) yang dilakukan oleh peserta kongres luar biasa di Deli Serdang.

AHY yakin, Kementerian Hukum dan HAM bisa bertindak objektif sesuai bukti yang ada terhadap masalah KLB Demokrat ini. Bahwa KLB tersebut tidak sah dan inkonstitusional.

"Saya memiliki keyakinan Kemenkum HAM memiliki integritas dan juga bisa bertindak objektif menggunakan segala data bukti dan fakta yang kami serahkan hari ini bahwa penyelenggaraannya panitianya pesertanya semua tidak sah sesuai konstitusi partai kami," tegas AHY.

Mahfud MD

©2021 Merdeka.com/Humas Kemenko Polhukam

AHY juga menuju Kantor Kemenkopolhukam di hari yang sama. AHY datang ditemani Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harysa dan Kepala BPOKK Demokrat Herman Khaeron.

AHY memaparkan masalah partainya kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam). Dia terdengar mengungkapkan soal AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 dan soal kedaulatan partai.

Mahfud sebelumnya sudah menanggapi kisruh Demokrat. Dia menegaskan sikap pemerintah tidak menganggap agenda dan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, karena belum dilaporkan secara resmi.

"Jadi ketua umum Demokrat sampai saat ini adalah AHY. Nanti akan timbul persoalan apakah AD-ART yang jadi dasar disebut KLB di Deli Serdang itu sah atau tidak, itu nanti akan dinilai secara terbuka," ujar Mahfud.

AHY mengaku bakal memaafkan Moeldoko jika mengakui kesalahan karena terlibat mengkudeta partainya. Namun, AHY menyatakan kekecewaan terhadap Kepala Staf Kepresidenan itu karena berupaya merebut kedaulatan Demokrat.

"Terhadap KSP Moeldoko, secara pribadi saya tidak ada masalah dengan beliau, tetapi jujur yang membuat saya kecewa, suka tidak suka beliau terlibat GPK-PD, tetapi sebagai manusia biasa tentu kita ada kurang dan salahnya. untuk itu, apabila beliau menyadari kekeliruannya, saya pribadi memaafkannya," kata AHY dalam konferensi persnya, Senin (8/3).

Pendiri Demokrat

©Liputan6.com/Yopi Makdori

AHY juga sempat bertemu dengan beberapa pendiri Partai Demokrat seperti Prof Subur Budhisantoso, Umar Said, Wayan Sugiana, Ifan Pioh, Vera Rumangkang dan Steven Rumangkang.

"Pertemuan ini adalah inisiatif kami bersama untuk merespons gaduhnya pemberitaan akibat oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai pendiri partai dan seolah-olah meniadakan peran Pak SBY sebagai pendiri dan penggagas Partai Demokrat," kata AHY dalam unggahan Instagramnya, Selasa (2/3).

"Juga gerakan beberapa mantan kader dalam Gerakan Pengambilalihan Kekuasaan-Partai Demokrat (GPK-PD)," tambahnya.

Dalam diskusi sambil makan siang bersama, AHY mendengar langsung dari para tokoh tersebut bahwa klaim-klaim yang disampaikan oleh oknum-oknum tersebut tidak benar.

"Tercetus nama Demokrat adalah hasil diskusi panjang antara Bapak SBY dengan saya di kediaman Bapak SBY, bertempat di Puri Cikeas pada akhir Agustus 2001. Dan nama Partai Demokrat diucapkan langsung oleh Bapak SBY," kata Ifan Pioh, salah satu pendiri Partai Demokrat.

"Warnanya juga dari Pak SBY," tambah Steven Rumangkang.

Para tokoh pendiri pun menegaskan mengecam gerakan GPK-PD apalagi KLB. Mereka mendukung pimpinan dan pengurus sah DPP hasil Kongres V Partai Demokrat, 15 Maret 2020 dalam mengemban amanah ini ke depan. Termasuk juga kepengurusan DPD dan DPC saat ini.

JK

©2021 Istimewa

Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) juga dikunjungi AHY untuk meminta saran terkait kekisruhan kali ini yang dialami partainya, Minggu (14/3) siang. Dalam pertemuan tersebut AHY didampingi Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Wakil Sekjen Agust Jovan Latuconsina, Wakil Bendahara Umum Lokot Nasution, dan Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution.

AHY meminta saran lantaran JK memiliki hubungan sejarah politik yang erat. Sebab kata dia, JK pernah menjadi Wakil Presiden mendampingi Bapak SBY. Partai Demokrat juga kata AHY pernah menjadi mitra strategis bagi Partai Golkar saat dipimpin oleh JK sebagai Ketua Umum. Sementara itu, JK berpesan bahwa regenerasi di partai politik itu penting.

“Kedatangan kami ke sini juga untuk memohon saran dan masukan terkait perkembangan dinamika ekonomi dan sosial-politik nasional saat ini,” kata AHY di kediaman JK.

JK berpesan bahwa regenerasi di partai politik itu penting. “Partai Demokrat sudah baik dalam memberi contoh tentang regenerasi di partai politik,” kata JK.

JK pun mengingatkan untuk tetap memikirkan pemilih tradisional. Terkait permasalahan yang terjadi di tubuh Partai Demokrat akhir-akhir ini, JK berpesan agar AHY dan pimpinan Partai Demokrat bersabar.

Bersih-bersih 'Paham' Moeldoko

©2021 Liputan6.com/Ditto Radityo

Pihak Demokrat AHY langsung melakukan bersih-bersih pengurus daerah pasca gelaran Kongres Luar Biasa (KLB) kubu Moeldoko pada 5 Maret lalu. Sejumlah kader yang terbukti turut serta dalam KLB di Deli Serdang tersebut langsung dipecat.

Empat ketua Ketua DPC Partai Demokrat di Sulawesi Selatan misalnya. Mereka adalah ketua DPC Kabupaten Sidrap, Barru, Pangkep dan Takalar. Seluruhnya sudah dipecat dan posisinya digantikan Plt.

Selanjutnya, tiga ketua DPC Demokrat di Sumsel dan empat kadernya. Mereka ketahuan datang ke acara KLB yang mendaulat Moeldoko sebagai ketua umum partai.

Ketiga ketua DPC itu adalah Ogan Ilir, Addinul Ikhsan Ketua DPC Musi Banyuasin Hairul Ilyasa dan Ketua DPC Demokrat Pagaralam Gio Fernando.

Sementara empat kader yang turut diberhentikan adalah pengurus DPC Demokrat Palembang, Penukal Abab Lematang Ilir, Musi Rawas, dan mantan Ketua DPC Demokrat Ogan Komering Ulu Timur.

Berikutnya, ketua DPC Bantul dan Kabupaten Sleman dipecat dari jabatannya. Keduanya dianggap terpapar 'paham' Moeldoko karena hadir di Deli Serdang.

Ketua DPD Demokrat DIY, Heri Sebayang mengatakan, pemecatan kepada kedua ketua DPC ini telah dilakukan.

DPD Demokrat Jawa Timur pun tak terbebas dari paham Moeldoko. Ada sejumlah pengurus daerah yang ikut dalam KLB di Deli Serdang tersebut.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengatakan, pihaknya menemukan beberapa pengurus DPC Demokrat di Jatim yang terlibat KLB versi Moeldoko itu.

Menurut informasi pengurus yang terpapar KLB Deli Serdang berasal dari DPC Demokrat Ngawi dan DPC Demokrat Sumenep. Mereka terdiri dari unsur pimpinan di DPC Demokrat Ngawi dan Sumenep. Posisi mereka pun sudah diganti dengan pelaksana tugas.

(mdk/ded)