Mantan Hakim Konstitusi anggap janggal Perppu Pilkada

Merdeka.com - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai janggal dan berpotensi mengundang masalah. Hal ini lantaran Perppu yang dimaksud hanya mengatur mekanisme pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tidak dalam satu paket dengan wakil.

Sementara itu, wakil kepala daerah dipilih sendiri oleh gubernur, bupati, atau wali kota terpilih. Hal ini dinilai dapat bermasalah ketika kepala daerah mengalami kondisi seperti meninggal dunia atau tersangkut kasus hukum. Jika hal itu terjadi, maka DPRD memiliki hak untuk memilih kepala daerah pengganti jika masa jabatan yang ditinggalkan masih lebih dari 18 bulan, dan akan dipilih oleh presiden jika masa jabatan sisa kurang dari 18 bulan.

"Ini kan tidak cocok. Kecuali kalau pilkadanya dipilih DPRD, jadi nanti penggantinya ditunjuk DPRD," ujar mantan Hakim Konstitusi Harjono di Jakarta Selasa (7/10).

Harjono berpendapat jika kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, maka mekanisme penggantiannya juga ditentukan melalui pemilihan langsung. Jika tidak demikian, maka hal itu tidak bisa disebut sebagai pilkada langsung. "Itu yang harus dipelajari lagi. Berbeda halnya bila pilkadanya dari awal ditunjuk DPRD, maka sehala bola panas ada di DPRD," terang dia.

Mekanisme pemilihan wakil kepala daerah diatur dalam Pasal 174 Perppu Pilkada. Pasal tersebut mensyaratkan pemilihan wakil kepala daerah dipilih sendiri oleh gubernur, bupati, atau wali kota terpilih.