Mantan Caketum Golkar: Munaslub tergantung suara DPD

Merdeka.com - Petinggi Partai Golkar seperti Nurdin Halid dan Idrus Marham menegaskan tak akan ada Munaslub meski Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka. Namun demikian, Nurdin dan Idrus diminta dengarkan aspirasi pengurus Golkar daerah, tak bisa memutuskan sepihak begitu saja.

Ketua DPP Golkar Indra Bambang Utoyo mengatakan, pengurus daerah paling merasakan gejolak yang terjadi. Selama ini, elektabilitas Golkar diyakini tergerus, semakin merosot jelang Pemilu 2019 mendatang. Soal Munaslub, kata Indra, harusnya tergantung dari suara DPD Golkar nantinya.

"Daerah paling merasakan gejolak yang terjadi, bukan DPP Golkar. Kami sangat tidak menyangka Novanto jadi tersangka, gejolak langsung timbul. Nah saya sebagai ketua DPP tunduk apapun keputusan DPP, kita ikuti, tapi yang saya pikirkan, apapun juga kita harus dengarkan suara DPD, karena pemilik Partai Golkar adalah DPD, bagaimana sikap DPD, pasti akan ada gejolak," kata Indra saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (18/7).

Indra sendiri telah merasakan adanya gejolak di internal Partai Golkar pasca ditetapkannya Novanto sebagai tersangka. Ditambah lagi, hasil survei yang menyatakan Golkar kini posisinya berada di bawah Gerindra. Hal ini, kata dia, yang merasakan dan paling bertanggung jawab adalah pengurus tingkat provinsi dan daerah.

"Jadi saya kira (pimpinan Golkar) juga harus melihat bagaimana suara dari DPD," terang Indra yang pernah ikut bertarung menjadi calon ketum Golkar di Munaslub Golkar pada 2016 lalu.

DPP Golkar akan menggelar rapat pleno siang ini di kantor DPP Jalan Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta Barat. Di rapat itu, akan diputuskan sikap resmi Golkar terkait penetapan tersangka Setya Novanto.

"Nanti kita lihat keputusan pleno," tutup dia.