Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Majelis Etik Golkar Ingin Airlangga Jaga Kekompakan Pengurus Jelang Munas

Majelis Etik Golkar Ingin Airlangga Jaga Kekompakan Pengurus Jelang Munas Kampanye Golkar. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Partai Golkar akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) pada Desember 2019. Salah satu agenda Munas adalah penggantian Ketua Umum Partai Golkar.

Ketua Majelis Etik Partai Golkar Muhammad Hatta mengaku ingin agar Munas Partai Golkar diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh karena itu, dia meminta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto agar bisa menjaga kekompakan tersebut.

"Jadi, tadi dalam rapat (dengan) ketua umum. Rekomendasi kita adalah agar ketua umum dapat menjaga suasana kekompakan. Jangan kita menimbulkan hiruk pikuk, munas dipercepat segala macam. Menurut saya sesuai saja dengan ketentuan yang sudah ada," kata Hatta di Hotel Grand Melia Jakarta, Senin (15/7).

Dia menjelaskan, salah satu ketentuan yang ada dalam Munas yakni adanya rapat pleno dan rapat kerja pimpinan nasional terlebih dahulu.

"Saya kira itu biasa saja, kan semua keputusan yang akan nanti disampaikan yang akan menjadi kebijakan partai itu kan harus melalui pleno partai. Ada rapat kerja nasional ada rapat pimpinan nasional sebelum munas," jelasnya.

Menurutnya, jika ada yang coba menyimpang hal tersebut maka dianggap melakukan pelanggaran penyimpangan dan termasuk pelanggaran etik.

"Tahapan itu pasti akan dilalui, karena itu kalau tidak menyimpang daripada etikanya. Saya kira ketua umum tentu terikat oleh aturan-aturan," ujarnya.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Airlangga Pede Menang Aklamasi di Munas Golkar
Airlangga Pede Menang Aklamasi di Munas Golkar

Munas Partai Golkar rencananya bakal digelar Desember 2024.

Baca Selengkapnya
Di Depan Bamsoet, Airlangga Tegaskan Tidak Ada Munas Golkar sampai Desember 2024
Di Depan Bamsoet, Airlangga Tegaskan Tidak Ada Munas Golkar sampai Desember 2024

Di depan Bamsoet, Airlangga Hartarto menolak berbicara soal Munas Golkar.

Baca Selengkapnya
Dinilai Berpeluang Jadi Ketum Golkar, Ini Respons Khas Gibran
Dinilai Berpeluang Jadi Ketum Golkar, Ini Respons Khas Gibran

Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Hormati Pemilu, Bapanas Bakal Hentikan Bantuan Pangan untuk Sementara Waktu
Hormati Pemilu, Bapanas Bakal Hentikan Bantuan Pangan untuk Sementara Waktu

Bapanas hentikan pemberian bantuan pangan sementara dalam rangka menghormati pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Sebut Bansos Naikkan Suara Golkar, Airlangga Jawab Tak Ada Bungkus Warna Kuning
Hakim MK Sebut Bansos Naikkan Suara Golkar, Airlangga Jawab Tak Ada Bungkus Warna Kuning

"Partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar, nanti bisa direspons," kata Hakim MK.

Baca Selengkapnya
Kampanye di Kendal, Ganjar: Jangan Saling Menyakiti dan Jaga Perasaan
Kampanye di Kendal, Ganjar: Jangan Saling Menyakiti dan Jaga Perasaan

"Sekarang lagi proses pemilu, kita harapkan semua saling menjaga perasaan, jangan saling menyakiti, jangan menyebar hoaks," kata Ganjar

Baca Selengkapnya
Cegah Kemacetan Mudik, Korlantas Minta Perlintasan Sebidang Tanpa Palang Pintu Diperhatikan
Cegah Kemacetan Mudik, Korlantas Minta Perlintasan Sebidang Tanpa Palang Pintu Diperhatikan

Itu perlu diantisipasi terutama kecelakaan lalu lintas dan kemacetan" ujar Slamet

Baca Selengkapnya
Empat Menteri Bersaksi di Sengketa Pilpres, Semua Dilarang Bertanya Kecuali Hakim
Empat Menteri Bersaksi di Sengketa Pilpres, Semua Dilarang Bertanya Kecuali Hakim

Suhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.

Baca Selengkapnya