Luhut: Pembagian saham Freeport itu lelucon

Merdeka.com - Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangannya soal pertemuan antara Ketua DPR Setya Novanto, Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid terkait perpajangan kontrak Freeport pada 8 Juni 2015 lalu. Luhut juga menjelaskan terkait kontrak karya PT Freeport saat ditanya oleh anggota Majelis Kehormatan Dewan (MKD) dari fraksi Gerindra, Supratman.

Menurut Luhut, sepengetahuan dirinya perpanjangan kontrak Freeport murni ditentukan oleh pemerintah. Menurut Mantan Kepala Staf Presiden ini, sebetulnya perpanjangan kontrak Freeport lebih banyak merugikan pemerintah Indonesia.

"Di dalam kontrak karya di situ dinyatakan bahwa Freeport diharuskan melakukan investasi dahulu sebelum dilakukan perpanjangan. Sepanjang yang saya tahu justru itu yang jadi masalah. Sebenarnya buat kami yang muda kenapa mesti beli saham itu. Kan 2021 sudah habis. Kan kita mesti keluar lagi sekian juta dolar. Padahal kalau tidak diperpanjang itu bisa dipelihara kita. Cuma kita ingin pelihara hubungan dengan Amerika sehingga diperpanjang. Padahal kalau kita tidak perpanjangan bisa jadi milik kita," kata Luhut dalam sidang di MKD terkait rekaman 'Papa Minta Saham', Senin (12/14).

Luhut juga mengaku tidak mengetahui pembicaraan antara tiga orang itu soal rencana pendirian Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Urumuka di Timika, Papua. Menurut Luhut, pembagian saham divestasi PT Freeport, seharusnya lewat pemerintah lalu ke swasta.

"Saya tidak paham, kok ada pembicaran semacam itu. Kita melihat itu lelucon, sesuatu yang tak mungkin dilakukan," kata Luhut.

Luhut pun menegaskan tak ada intervensi dari pemerintah Amerika Serikat terkait perpanjangan Freeport di Indonesia. Hal itu dijawab Luhut setelah dicecar Suratman mengenai perpanjangan kontrak Freeport yang disebut mencapai USD 2,1 miliar itu.

"Enggaklah. Kalau ada saya jadi tentara enggak selamat sampai sekarang," kata luhut.

Luhut pun menjelaskan bahwa apabila Freeport dikelola sendiri oleh pemerintah akan lebih menguntungkan. "Teoritiknya begitu. Cuma harus kita dalami dari kajian yang mendalam dulu," kata dia.