Merdeka.com - Meski menimbulkan pro dan kontra, partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih tetap bersikeras agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Padahal pasca Reformasi bergulir, kepala daerah disepakati dipilih langsung oleh rakyat.

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Adjie Alfaraby menilai ada aroma balas dendam dari Koalisi Merah Putih dalam pembahasan RUU Pilkada tersebut.

"Ini interpretasi yang tidak bisa ditolak. Wajar saja ini politik balas dendam. Sebelumnya semua (parpol di Koalisi Merah Putih) menolak RUU Pilkada ini. Namun dalam satu minggu terakhir terjadi perubahan opini yang mendukung," kata Adjie di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (9/9).

Menurutnya, jika RUU Pilkada lolos maka akan menjadi ancaman buat pemerintahan Jokowi-JK ke depan karena tidak mampu menjadi mayoritas di parlemen. Dia menilai sikap Koalisi Merah Putih memunculkan antipati terhadap masyarakat.

"Pilkada oleh DPRD dinilai publik sebagai pengkhianatan partai. PKS yang awalnya menolak RUU ini kemudian mendukung, termasuk PAN yang awalnya mengklaim sebagai partai demokratis juga mendukung RUU ini," jelasnya.

Adjie mengatakan, mayoritas publik menilai bahwa usulan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung ke pemilihan tak langsung melalui DPRD hanyalah akal bulus parpol untuk memonopoli kekuasaan.

"Pilkada selama ini sudah baik dibandingkan pemilihan lewat DPRD. Publik khawatir jika dipilih lewat DPRD, kepala daerah akan lebih mementingkan partainya dibandingkan rakyat. Selain itu pemilihan lewat DPRD juga disinyalir dengan adanya money politic, yang punya uang banyak yang akan menang," tandasnya.

Dalam hasil survei yang dilakukan LSI, 81,25 persen masyarakat Indonesia menolak jika kepala daerah kembali dipilih anggota DPRD. Sementara, 10,71 persen setuju dan 4,91 persen menyatakan kepala daerah sebaiknya ditunjuk oleh presiden.

Survei dilakukan melalui quick pool pada tanggal 5-7 September 2014, dengan menggunakan metode multistage random sampling. Survei dilakukan kepada 1.200 responden dari 33 provinsi. Survei dilengkapi dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media. Margin of error sebesar 2,9 persen.