LSI: Pemilih Prabowo-Hatta tak setuju kepala daerah dipilih DPRD

Merdeka.com - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei mengenai 'Polemik RUU Pilkada' di 33 provinsi dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang. Dari hasil survei, sebesar 81,25 persen menyatakan setuju kepala daerah tetap dipilih rakyat, 10,71 persen menyetujui dipilih oleh DPRD.

Peneliti LSI Adjie Alfaraby mengatakan, selain itu pendukung pasangan Prabowo-Hatta yang memilih pasangan urut nomor satu ini juga menolak apabila pemilihan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. "Meski koalisi Merah Putih terus meminta agar pilkada dilakukan DPRD, namun tidak dengan pemilih Prabowo-Hatta. 81,53 persen pendukung Prabowo-Hatta tidak setuju, sementara yang setuju 8,79 persen," kata Adjie di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (9/9.

Adjie menjelaskan, selain itu konstituen koalisi Merah Putih juga mayoritas menolak apabila Kepala Daerah dipilih anggota DPRD. Menurut publik, usulan RUU Pilkada hanya didasari oleh kepentingan dan kekuasaan partai bukan kepentingan rakyat.

"Hampir seluruh konstituen, baik Partai Golkar, Gerindra, PPP dan lainnya yang tergabung dalam koalisi Merah Putih menolak pilkada dilakukan oleh DPRD," jelasnya.

Menurut Adjie, publik lebih memilih pilkada langsung karena dapat memilih kepala daerah yang menurutnya dapat mengubah nasibnya sendiri maupun daerah tempat tinggalnya. "Publik menilai selama ini pilkada telah memunculkan tokoh-tokoh terbaik di sejumlah daerah," tandasnya.

Survei ini dilakukan melalui quick pool pada tanggal 5-7 September 2014, dengan menggunakan metode multistage random sampling yang dilakukan kepada 1.200 responden dari 33 Provinsi. Survei dilengkapi dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media di mana margin of error berada di posisi 2,9 persen. (mdk/has)