Loyalis Setnov tak masalah mantan napi jadi pengurus Golkar

Merdeka.com - Beredar beberapa nama calon pengurus DPP Golkar yang tengah disusun tim formatur Munaslub Partai Golkar untuk kepengurusan baru periode 2014-2019.

Dari selembar susunan pengurus yang beredar, nama Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq yang paling menjadi sorotan. Maklum saja, Fahd adalah mantan terpidana kasus korupsi dana penyesuaian infrastruktur daerah tahun 2011.

Menanggapi hal tersebut, loyalis Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov), Ridwan Bae mengaku tak masalah ada mantan narapidana yang menjadi pengurus pusat.

"Saya tidak bisa berkomentar tentang itu. Kan kewenangan tim formatur secara penuh. Kalau bicara orang per orang terpidana, itu kan tidak mustahil bahwa orang terpidana itu ketika dia selesai justru menjadi orang paling sadar di antara yang lain. Jadi kita berpikiran positif lah," kata Ridwan saat dihubungi, Rabu (25/5).

Namun anggota komisi V DPR tersebut mengakui bahwa syarat menjadi pengurus Golkar ialah lolos Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan tidak Tercela (PDLT). Akan tetapi menurutnya, tim formatur memiliki wewenang di atas peraturan internal tersebut.

"Kalau syarat-syarat itu kan pasti ada selalu PDLT. Tapi pada akhirnya keputusan formatur yang menentukan itu. Kita sudah memilih formatur 9 orang, termasuk ketua terpilih. Artinya hak merekalah menentukan dan bertanggung jawab atas Partai Golkar ke depan. Kita percaya mereka akan pilih orang-orang terbaik," ujar Ridwan yang juga loyalis Setnov di Munaslub Golkar.

Seperti diketahui, dalam dokumen tersebut, ‎Fahd didaulat sebagai ketua DPP Golkar bidang Pemuda dan Olahraga. Rupanya, Fahd memang diketahui merupakan salah satu tim sukses Setya Novanto dalam Munaslub Golkar kemarin. Tak cuma korupsi (DPID), Fahd juga kerap disebut dalam kasus korupsi pengadaan Alquran yang membelit Zulkarnaen Djabar.

Fahd memang telah menjalani hukumannya selama 2,5 tahun penjara di Lapas Sukamiskin. Sejak 23 Agustus 2014 lalu, Fahd dinyatakan bebas bersyarat dan wajib lapor.

Tidak cuma Fahd, dalam dokumen itu juga menyebut nama Nurul Arifin sebagai ketua DPP bidang media dan penggalangan opini. Tantowi Yahya ketua DPP Bidang Kebudayaan, Rudy Alfonso ketua bidang Hukum dan HAM, Mohamad Aly Yahya ketua DPP bidang Kerohanian dan Ulla Nuchrawaty sebagai ketua DPP bidang pemberdayaan perempuan dan SDG.