Lima Isu Krusial Soal Pemilu yang Dibahas Komisi II Saat Rapat Bersama KPU

Merdeka.com - Komisi II DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada besok Rabu (13/4). Ada lima isu yang akan dibahas pada rapat itu. Pertama mengenai pendanaan pemilu yang diharapkan lebih efisien.

"Saya sering mengatakan ada lima isu yang kita harus kita bahas secara intensif. Pertama soal pendanaan, apalagi kemarin pak presiden sudah sampaikan kepada publik bahwa diminta kalau bisa KPU dan bawaslu itu mencoba mengefisiensikan lagi anggaran itu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4).

Kedua, tentang lamanya masa kampanye yang masih ada beberapa alternatif. Kata Doli, KPU mengusulkan 120 hari, pemerintah 90 hari, sedangkan DPR 60-75 hari.

"Itu kan harus ada exercise, harus ada dicari mana yang paling tepat," kata politisi Golkar ini.

Hal ketiga soal pengadaan logistik pemilu. Menurutnya, hal ini nanti berkaitan dengan lamanya masa kampanye. Metodologi pengadaan logistiknya juga harus jelas.

"Waktu itu KPU mengusulkan kalau bisa ada perpres yang diterbitkan untuk pengadaan logistik khusus pemilu mungkin kalau tanpa tender dan atau kalau tender dipersingkat macam-macam," ucapnya.

Keempat, adalah soal penggunaan sistem digital atau elektronik di beberapa tahapan. Dengan adanya digitalisasi maka akan berkonsekuensi kepada anggaran.

"Kemarin kita di pilkada serentak kan sudah pakai e-recap walaupun uji coba kalau nanti kita sepakati menjadi permanen nah itu akan berkonsekuensi dengan pengadaan internet macam-macam," kata Doli.

Terkahir, Doli mengusulkan agar pemerintah, pemilu dan DPR duduk bersama dengan institusi hukum khususnya peradilan. Tujuannya untuk membicarakan khusus standar prosedur dan lamanya penyelesaian sengketa pemilu.

"Karena nanti akan tergantung dari tahapan kalau kita sudah bisa pastikan berapa hari akan bisa kita dudukan dan menghitung berapa lama tahapan ini karena nanti akan menghindari irisan terlalu dalam antara persiapan dan tahapan pileg, pilpres dan pilkada serentak," pungkasnya.