Lika liku politik Hary Tanoe

Merdeka.com - Kondisi bangsa menjelang akhir 2015 menjadi perhatian Hary Tanoesoedibjo. Khusus menggelar jumpa pers, HT mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yang sudah berjalan lebih dari setahun.

Ketua Umum Partai Perindo itu muncul dengan didampingi sejumlah pengurus teras. Memakai kemeja putih HT menyampaikan pandangannya dalam acara 'Refleksi Akhir Tahun Perindo'.

Kritikannya cukup pedas, mulai dari revolusi mental yang digadang-gadang Jokowi hingga masalah perekonomian. Baginya saat itu semua masih jauh dari ekspetasi. Pengangguran dan pendapatan Indonesia menurun.

"Keadaan bangsa 2015, khususnya ekonomi tidak diharapkan. Kurang menggembirakan hampir semua proyek yang ada belum terealisasikan dengan baik," kata HT di DPP Perindo, Jakarta Pusat, 24 Desember lalu.

Kini sikap HT sudah mulai berubah. Bos MNC Group itu mulai melirik Jokowi pada Pemilihan Presiden 2019 nanti. Dukungan akan diputuskan dalam Rapimnas, lalu diperkuat saat Kongres Perindo akhir tahun ini.

"Ada kesan kuat yang akan diusulkan adalah Presiden yang sekarang, karena kemungkinan yang menang sekarang," kata Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq saat dihubungi, Rabu (2/8).

Rofiq menyebut dukungan terhadap Jokowi merupakan aspirasi dari akar rumput partai. Suara itu yang diakomodir HT. "Kami tidak bisa buat keputusan serta merta tanpa analisis. Pasti ada analisis kuat berbagai macam pandangan," terangnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari menyindir sikap partai Perindo yang mau mendukung Joko Widodo. Menurutnya, partai besutan HT itu sangat pragmatis karena melihat peluang Jokowi menang di Pilpres cukup besar.

"Menurutku ini insting politik yang pragmatis ya, nempel di gerbong yang kuat, jadi wajar saja," kata Eva di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/8).

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya menilai langkah HT ini merupakan hal yang biasa dalam dunia politik. Dia mencontohkan Golkar. Partai beringin pada 2014 tak mendukung Jokowi-JK, namun belakangan merapat ke pemerintahan.

Secara normatif, Yunarto mengatakan kesamaan visi dan misi biasa dipakai partai untuk koalisi atau mendukung calon tertentu. Dari sisi pragmatis hasil survei berbagai lembaga menempatkan Jokowi di posisi teratas.

Apakah ada kaitan dengan kasus hukum yang menjerat HT? Menurut Yunarto, hal ini sulit dibuktikan. HT berstatus tersangka di kasus SMS yang diduga bernada ancaman terhadap jaksa Yulianto. Dia dijerat Undang-Undang ITE.

"Siapa dekat kekuasaan bisa dapat proteksi, itu sulit dibuktikan. Mana yang benar, perjalanan waktu yang menjawab," katanya.

Yunarto menilai HT merupakan seorang pengusaha yang punya modal besar. Terjun ke politik dan beberapa kali berganti 'seragam'. Nantinya mau dukung Jokowi, bagi Yunarto, konstelasi politik masih bisa berubah.

"Koalisi permanen dukung pemerintah kan belum bisa dipastikan. Sampai 2019 masih sangat cair. Partai koalisi belum bisa dipastikan," tuturnya.

HT pernah mesra dengan Surya Paloh di Partai Nasional Demokrat (NasDem). Jabatannya sebagai ketua dewan pakar dan juga wakil ketua majelis nasional. Ketidakharmonisan dengan Paloh, HT akhirnya memilih cabut.

Petualangan HT berlanjut. Dia berlabuh ke Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). HT duduk sebagai ketua dewan pertimbangan. Bersama sang ketua umum Wiranto, HT deklarasi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada 2014 lalu. Suara keduanya tak signifikan.

Wiranto memutuskan Hanura berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). HT berada di sisi berlawanan. Dia mendukung pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa. Jagoan HT keok. Pecah kongsi, HT memilih pergi.

Pada 7 Februari 2015, HT mendeklarasikan Partai Perindo di JIExpo, Kemayoran. Pada Pilgub DKI lalu, HT mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Berlawanan dengan partai penguasa yang menyokong Basuki T Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

"Masuk dunia politik punya modal besar. Pertama NasDem tak bertemu pemikirannya dengan SP. Sebagai pemodal besar gabung Hanura. Ketika tak dapat hasil baik, punya modal bentuk partai. Itu keunggulannya punya logistik kuat," ujar Yunarto.