Larangan eks napi koruptor jadi caleg, Bamsoet sindir KPU mau terkenal seperti KPK

Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo tidak mempermasalahkan adanya larangan partai politik atau parpol mengajukan mantan narapidana kasus korupsi sebagai calon legislatif atau caleg. Asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang (UU) yang ada.

Pria yang biasa disapa Bamsoet itu menyebut, saat ini sudah ada UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. KPU harus mengacu pada dua UU tersebut.

"Menurut saya apapun yang dihasilkan harus mengacu pada UU. Artinya sejauh tidak bertentangan dengan UU ya go ahead aja, karena apapun yang dilakukan pasti bertujuan baik untuk bangsa dan negara ini," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/4).

Dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, memuat syarat pendaftaran calon anggota DPR dan DPRD. Pasal 240 Ayat (1) huruf g, undang-undang tersebut mensyaratkan calon anggota DPR dan DPRD tidak pernah dipenjara akibat melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahu atau lebih.

Dia menyebut dalam UU yang ada itu sebenarnya sudah diatur mekanismenya, untuk pencabutan hak politik banyak dilakukan oleh pihak pengadilan.

Berangkat dari situ, Politisi Golkar ini mengaku tidak mengerti maksud dan tujuan KPU yang berencana mengeluarkan Peraturan KPU atau PKPU mengenai larangan pendaftaran calon legislatif atau caleg mantan narapidana korupsi. Bamsoet menyindir KPU.

"Tapi mungkin KPU ingin tenar seperti KPK, iya monggo saja, ini kan soal bagaimana menaikkan rating apa namanya lembaga, kebetulan kawan-kawan di KPU mencoba menaikkan rating. Mungkin ingin bermimpi terkenal dan didukung oleh rakyat," jelas Bamsoet.

Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com