Lanjutkan proyek gedung baru, DPR prioritaskan ruang kerja dan lift

Merdeka.com - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono menegaskan pihaknya akan tetap melanjutkan pembangunan 7 proyek DPR walaupun telah menuai kecaman dari berbagai pihak. Dari 7 proyek tersebut, pihaknya akan memprioritaskan pembangunan untuk ruangan kerja anggota DPR beserta ruangan para staf ahli.

"Ya betul (bangun ruangan kerja menjadi prioritas). Saya kira kebutuhan ruangan pasti, ruangan sekarang tidak cukup. Ya harus membangun dong. Kalau tidak membangun gimana menambah ruangan?" kata Roem Kono di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/8).

Lagipula, kata dia, gedung DPR yang hanya diisi oleh 10 fraksi saja menurut dia sudah tak nyaman dan terhitung sempit. Sehingga, apabila nantinya pada pemilu mendatang ada fraksi baru yang berhasil duduk di DPR, tentunya membuat gedung semakin tak nyaman untuk digunakan.

"Pagi-pagi kamu datang ke sana (ruang anggota). Naik liftnya kayak gimana. Satu jam kamu mau temui saya belum tentu bisa dapat. Apa kita mau begini terus? Itu harus dikaji, berarti kan ada hambatan. Kalau besok partainya tambah sedikit kan longgar? Bisa saja fraksi jadi 15. Kalau partainya banyak yang muncul, verifikasi kan bukan kemauan kita, tapi kemauan KPU. Partai jadi 20, mau apa kita? Mau ditaruh di mana orang-orang ini," ujarnya.

Apalagi, lift di DPR menurut dia tidak memadai dan membuat harus mengantre. Terlebih, apabila ada masyarakat di daerah yang ingin menemui wakilnya di ruangan kerja yang harus menaiki lift. Dia menyatakan masyarakat di daerah banyak yang gagap teknologi, sehingga harus melakukan pertemuan langsung dengan datang ke ruangan anggota DPR.

"(Dapil) saya 120 ribu orang, kalau 50 persen saja yang datang berapa? 6 ribu. Memang realitanya begitu, mau ketemu saya, ruangannya di mana? Teknologi? te‎knologi bagaimana mereka, orang-orang desa belum tahu teknologi. Mereka tidak mampu juga beli. Mereka mau ketemu orangnya," ujarnya.

Politikus Golkar ini juga mencontohkan lift yang ada di kantor lembaga negara lainnya sudah seharusnya dicontoh oleh DPR.

"Sudah diatur UU, bahwa pejabat negara dapat 117 meter persegi, kita tidak perlu itu yang penting fasilitas yang memadai. Sekarang ini memang 27 meter.‎ 117 merer persegi itu peraturan presiden lho, bukan kita yg bikin," katanya.

"Coba bayangkan saja. terus kamu pergi ke dirjen-dirjen, setengah floor mereka punya, BPK, MA, MK. Tidak disamain, cuma kita perlu tambahan supaya memadai dan bisa menerima aspirasi masyarakat sebaik-baiknya," tuntasnya.