Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kumpul bareng peselancar dunia maya, SBY minta masukan revisi UU KPK

Kumpul bareng peselancar dunia maya, SBY minta masukan revisi UU KPK SBY kumpul bareng netizen. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar kumpul bareng dengan netizen di Multi Funtion Rafless Hill di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Sabtu (20/2). SBY mengajak netizen berdiskusi masalah revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden RI-6 ini meminta masukan dari 'peselancar dunia maya' untuk menyikapi rencana revisi UU KPK yang hingga kini terus menimbulkan polemik.

"Ini semua netizen sudah mewakili biasa berselancar di dunia maya. Bagaimana pandangan mereka soal revisi UU KPK," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan di Rafless Hills Cibubur, Depok, Sabtu (19/2).

Pantauan merdeka.com di lokasi, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono didampingi ibu Ani Yudhoyono dan Edhi Baskoro Yudhoyono sudah hadir dalam acara ini. Selain itu, mantan Menkumham Amir Syamsuddin dan mantan Menpora Roy Suryo juga tak mau ketinggalan berkumpul bersama netizen dengan berbagai latar belakang profesi dan usia.

Seorang netizen bernama Bayu menyampaikan pandangannya. Menurutnya, draf revisi UU KPK hanya mengurangi dan membatasi kewenangan KPK. Itu dibuktikan dengan keberadaan dewan pengawas. Dewan Pengawas tidak hanya menghambat tapi juga memperlambat kerja KPK.

"Lebih baik Dewan Pengawas tupoksinya ke Dewan Penasihat, pengawas internal, jadi enggak perlu lagi ditambah Dewan Pengawas," kata Bayu.

Dia juga mengkritisi pengetatan prosedur penyadapan yang dilakukan KPK. "Penyadapan yang dilakukan KPK legal, apalagi menyangkut kasus besar. Izin itu jadi kesempatan koruptor mengulur waktu penyelidikan," ucapnya.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
KPK Terbitkan Sprindik Baru untuk Jerat Mantan Wamenkum HAM Eddy Hiariej
KPK Terbitkan Sprindik Baru untuk Jerat Mantan Wamenkum HAM Eddy Hiariej

Ali menjelaskan keputusan penerbitan sprindik baru dalam penanganan kasus korupsi ini dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara beberapa waktu lalu.

Baca Selengkapnya
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kalah Praperadilan, KPK Kaji Penerbitan Sprindik Baru Eks Wamenkum HAM Eddy Hiariej
Kalah Praperadilan, KPK Kaji Penerbitan Sprindik Baru Eks Wamenkum HAM Eddy Hiariej

KPK mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat dalam mengawal dan mengawasi proses hukum dalam penanganan kasus yang menjerat Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya
TKN: Rakyat Rugi Kalau Pak Prabowo Mundur, Karena Kinerjanya Cemerlang di Kemenhan
TKN: Rakyat Rugi Kalau Pak Prabowo Mundur, Karena Kinerjanya Cemerlang di Kemenhan

TKN menilai sulit mencari sosok yang sepadan untuk menggantikan Prabowo menjadi Menhan

Baca Selengkapnya
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.

Baca Selengkapnya
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana

JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya
KPK Jawab Desakan Pencabutan Status Tersangka, Minta Hakim Tolak Seluruh Gugatan Eks Wamenkum HAM Eddy Hiariej
KPK Jawab Desakan Pencabutan Status Tersangka, Minta Hakim Tolak Seluruh Gugatan Eks Wamenkum HAM Eddy Hiariej

Hal itu diungkapkan Biro hukum KPK dalam sidang lanjutan praperadilan gugatan penetapan tersangka diajukan Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.

Baca Selengkapnya