Kumpul bareng peselancar dunia maya, SBY minta masukan revisi UU KPK
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar kumpul bareng dengan netizen di Multi Funtion Rafless Hill di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Sabtu (20/2). SBY mengajak netizen berdiskusi masalah revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden RI-6 ini meminta masukan dari 'peselancar dunia maya' untuk menyikapi rencana revisi UU KPK yang hingga kini terus menimbulkan polemik.
"Ini semua netizen sudah mewakili biasa berselancar di dunia maya. Bagaimana pandangan mereka soal revisi UU KPK," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan di Rafless Hills Cibubur, Depok, Sabtu (19/2).
Pantauan merdeka.com di lokasi, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono didampingi ibu Ani Yudhoyono dan Edhi Baskoro Yudhoyono sudah hadir dalam acara ini. Selain itu, mantan Menkumham Amir Syamsuddin dan mantan Menpora Roy Suryo juga tak mau ketinggalan berkumpul bersama netizen dengan berbagai latar belakang profesi dan usia.
Seorang netizen bernama Bayu menyampaikan pandangannya. Menurutnya, draf revisi UU KPK hanya mengurangi dan membatasi kewenangan KPK. Itu dibuktikan dengan keberadaan dewan pengawas. Dewan Pengawas tidak hanya menghambat tapi juga memperlambat kerja KPK.
"Lebih baik Dewan Pengawas tupoksinya ke Dewan Penasihat, pengawas internal, jadi enggak perlu lagi ditambah Dewan Pengawas," kata Bayu.
Dia juga mengkritisi pengetatan prosedur penyadapan yang dilakukan KPK. "Penyadapan yang dilakukan KPK legal, apalagi menyangkut kasus besar. Izin itu jadi kesempatan koruptor mengulur waktu penyelidikan," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaAli menjelaskan keputusan penerbitan sprindik baru dalam penanganan kasus korupsi ini dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara beberapa waktu lalu.
Baca SelengkapnyaDemokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat dalam mengawal dan mengawasi proses hukum dalam penanganan kasus yang menjerat Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaTKN menilai sulit mencari sosok yang sepadan untuk menggantikan Prabowo menjadi Menhan
Baca SelengkapnyaBKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaJK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaHal itu diungkapkan Biro hukum KPK dalam sidang lanjutan praperadilan gugatan penetapan tersangka diajukan Eddy Hiariej
Baca SelengkapnyaDia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.
Baca Selengkapnya