Kubu Romi tak percaya Menkum HAM sengaja pecah belah Golkar dan PPP

Merdeka.com - PPP kubu Romahurmuziy (Romi) tidak percaya dengan tuduhan yang diberikan oleh loyalis Aburizal Bakrie (Ical) soal niatan PDIP pecah belah Golkar dan PPP untuk menguasai pilkada. Tuduhan ini merujuk pada sikap Menkum HAM Yasonna Laoly yang ajukan banding kemenangan Ical Golkar di PTUN, kemudian PDIP dan KIH keras menolak revisi UU Pilkada.

Menanggapi ini, Wasekjen PPP kubu Rohamurmuziy (Romi), Arsul Sani merasa justru langkah banding yang dilakukan oleh Yasonna baik. Jika tidak banding, kata dia, kisruh yang terjadi di Golkar dan PPP tak akan selesai.

Terlebih lagi, dia melihat bahwa bukan hanya Yasonna yang ingin banding. Kalaupun Yasonna banding, tetap saja Golkar kubu Agung dan PPP kubu Romi akan banding atas putusan PTUN.

"Saya tidak melihatnya seperti itu, karena jika pun Menkum HAM tidak banding, tapi PPP Romi dan Golkar Agung banding maka tetap saja perkara PTUN tidak berhenti dan putusannya menjadi belum inkracht," kata Arsul saat dihubungi merdeka.com, Jumat (21/5).

Oleh sebab itu, ia tak sepakat banding yang dilayangkan Menkum HAM selalu dijadikan patokan bagi kubu Ical dan kubu Djan Faridz di PPP sebagai penyebab utama kisruh yang terjadi di kedua partai.

Sebelumnya, Bambang Soesatyo mencium skenario besar di balik keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ajukan banding atas putusan PTUN yang menangkan Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical). Menurut dia, ada pihak yang ingin menang besar di pilkada dengan memelihara konflik Golkar dan PPP yang terancam tak bisa ikut pilkada.

"Kami juga mencium bau busuk dari sikap menteri Laoly sejak awal, baik terhadap PPP maupun terhadap Golkar. Tentu dia tidak akan berani bermain sendiri," kata Bambang dalam pesan singkat, Kamis (21/5).

Bambang membeberkan, salah satu bukti kuat yakni keinginan PDIP bersama Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menolak revisi UU Pilkada. Karena salah satu cara agar Golkar dan PPP ikut pilkada yakni dengan melakukan revisi UU Pilkada dan UU Parpol, namun hal ini ditolak oleh KIH.

Selain Bambang, loyalis Ical, Tantowi Yahya juga mencium gelagat semacam ini. Menurut dia, pemerintah ingin memecah belah Golkar dan PPP karena dua partai ini menguasai pilkada.

"Analisa yang sulit untuk disalahkan. Ada desain besar agar kedua partai ini tidak bisa ikut Pilkada," kata Tantowi saat dihubungi merdeka.com, Jumat (21/5).

Dia beralasan, saat ini di daerah banyak yang dikuasai oleh Golkar dan PPP, sehingga ada keinginan besar dari partai pemerintah untuk mengambil alih kekuasaan itu. Oleh sebab itu, ia menegaskan akan berjuang keras agar Golkar dan PPP bisa ikut dalam Pilkada.

"Ada keinginan pemerintah tidak hanya mneguasai pusat tapi juga ingin menguasai daerah. Kami akan berjuang untuk ikut (pilkada) karena 25 juta pemilik suara Golkar dan PPP di Pemilu lalu tidak bisa dinafikan oleh Pemerintah," kata dia.

Menurut Tantowi, salah satu cara agar bisa ikut dalam Pilkada, yakni usaha tiada lelah untuk meyakinkan Presiden Joko Widodo agar mau menerima revisi UU Pilkada.

"UU Pilkada itu adalah keniscayaan dalam rangka menyelamatkan agar jangan sampai demokrasi kita tidak mati muda karena daerah-daerah sekarang ini banyak dikuasai oleh Golkar dan PPP," tuturnya.