Kubu Munas Bali didesak ikuti putusan MPG, siapkan munas bersama

Merdeka.com - Ketua DPP kubu Agung Laksono Ace Hasan Syadzily tegaskan bahwa tak ada dasar hukum yang kuat bagi kubu Aburizal Bakrie (Ical) untuk menggelar Rapimnas. Sebab partai berlambang beringin tersebut tak memiliki struktur pengurus yang disahkan Menkum HAM.

‎"Menurut saya, lebih baik ikuti saja perintah Mahkamah Partai Golkar (MPG) yang telah membentuk Tim Transisi yang dipimpin Pak Jusuf Kalla. Bahas dalam Tim Transisi ini tentang langkah-langkah penyelamatan Partai Golkar yang bermuara pada pelaksanaan Munas Bersama," kata Ace saat dihubungi merdeka.com, Jumat (22/1).

Menurut Ace, dalam tim transisi ada pula Agung dan Ical yang bergabung dengan tokoh senior Golkar yang lain. Tim tersebut bisa merumuskan alternatif yang solutif terkait penyelesaian sengketa internal kedua belah pihak.

"Sudahlah, takkan ada habisnya jika argumen hukum selalu dikedepankan dalam penyelesaian kisruh partai ini. Jika alasannya menunggu kasasi Gugatan Jakarta Utara, semua orang juga tahu bahwa kasus yang ditanganinya terkait dengan perdata. Sebaiknya, hormati keputusan MPG. Duduk bersama dengan Tim Transisi yang dipimpin Pak Jusuf Kalla," ujarnya.

Ace juga menegaskan bahwa tak perlu gelar Rapimnas jika hanya untuk menyatakan sikap mendukung pemerintah. Menurutnya sikap bergabung dengan pemerintah itu hanya bisa disepakati dalam Munas.

"Jadi tidak perlu ada Rapimnas. Apalagi Rapimnasnya sudah dapat ditebak bertujuan menghasilkan keputusan memberikan dukungan kepada pemerintah. Padahal soal dukungan pemerintah yang dilakukan kubu ARB tidak bisa diputuskan dalam Rapimnas tapi harus setingkat Munas. Karena dulu Munas Bali yang mengeluarkan keputusan berada di KMP," tuturnya.

Ace juga mendorong agar tim transisi segera berembuk guna membahas persiapan Munas bersama. Hal tersebut berkaitan dengan soal kepanitiaan, kepesertaan, aturan main Munas yang demokratis, terbuka dan akuntabel.