Kubu Jokowi setuju 3 Oktober jadi Hari Antihoaks Nasional
Merdeka.com - Hari pengakuan kebohongan Ratna Sarumpaet pada 3 Oktober 2018 kemarin diusulkan menjadi hari antihoaks.
Salah satunya, Direktur Penggalangan Pemilih Perempuan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Ida Fauziah.
"Ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat dan ingin menjadikan tanggal 3 sebagai hari antihoaks, karena dampaknya yang luar biasa," ucap Ida di Posko Cemara, Jakarta, Kamis (4/10).
Menurut dia, ini bisa jadi pelajaran berharga. Pasalnya, hoaks itu hampir memutus persaudaraan.
"Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Karena dampak fitnah yang sangat luar biasa. Ini istilah yang saya kira sering kita dengar, tapi susah untuk menjalaninya," ungkap politisi PKB ini.
Sementara itu, Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, memandang, keinginan adanya hari antihoaks menunjukkan kemarahan masyarakat akan ulah Ratna Sarumpaet.
"Hal-hal itu menunjukkan ekspresi kemuakan, kemarahan dari publik, termasuk dari masyarakat juga. Mereka bereaksi keras. Di tengah bencana muncul manipulasi kebohongan itu merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan dalam cara apapun," jelas Hasto.
Senada, Wakil Ketua Umum TKN Abdul Kadir Karding, menyebut usulan itu bentuk ekspresi masyarakat, yang berpandangan hoaks itu adalah musuh bersama.
"Betapa hoaks itu sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Termasuk kehidupan demokrasi kita, kehidupan berbangsa kita. Tentu sangat berbahaya. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin memperingati hari anti hoaks nasional, itu ya enggak ada masalah, bagus juga," jelas Karding.
Dia berpendapat, dengan adanya hari anti hoaks nasional, bisa dijadikan momentum untuk merefleksikan diri.
"Supaya ada saat kita ada berefleksi, saat kita memiliki momentum, bahwa hoaks itu sekali lagi tidak penting dan berbahaya," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Lantik Anggota Komisi Kejaksaan Periode 2024-2028, Berikut Daftar Namanya
Jokowi melantik anggota Komisi Kejaksaan periode 2024-2028 di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).
Baca SelengkapnyaTok! Jokowi Resmi Teken Revisi UU ITE, Penyebar Hoaks Terancam Penjara 6 Tahun
Aturan ini diteken Jokowi pada 2 Januari 2024. Revisi UU ITE ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaTim Hukum Anies-Cak Imin Bongkar Temuan Intervensi Bansos di Balik Tingginya Suara Prabowo-Gibran
Timnas AMIN mengungkapkan temuan intervensi program bantuan sosial (bansos) untuk menaikkan suara paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaBawaslu Sudah Surati Jokowi Minta Menteri Tak Gunakan Program Pemerintah untuk Kampanye
Bagja juga menyinggung saat Presiden Jokowi bertemu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga capres nomor urut 02.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut ASN hingga TNI-Polri Pindah ke IKN Mulai Juli 2024
Jokowi mengatakan pemerintah terus mengejar agar pembangunan hunian untuk ASN dan personel hankam bisa rampung pada November 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi Bawa Polemik Pengungsi Rohingya saat Bertemu Pimpinan Negara ASEAN di Jepang
Jokowi menilai polemik Rohingya jadi persoalan dunia bukan negara yang disinggahi saja
Baca Selengkapnya